Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD NTB Tak Satu Suara soal Penghapusan Pokir

H
Penulis: Hamdani Wathoni❯
BELUM SATU SUARA: Suasana rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB belum lama ini. Dewan saat ini masih belum sepakat terkait rencana penghapusan pokir di APBD Perubahan 2026.
BELUM SATU SUARA: Suasana rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB belum lama ini. Dewan saat ini masih belum sepakat terkait rencana penghapusan pokir di APBD Perubahan 2026. (Foto: Toni/Lombok Post)


Advertisement

LombokPost — Polemik penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB masih berlanjut. Anggota DPRD NTB dari Partai Perindo M. Nashib Ikroman secara tegas menampik klaim yang menyebut seluruh anggota dewan ikhlas jika anggaran aspirasi rakyat tersebut dihapus.  

​"Pernyataan sebagian pimpinan DPRD NTB soal keikhlasan penghapusan pokir tidak mewakili sikap kolektif seluruh anggota dewan," ujar ujar Acip, sapaannya, Sabtu (1/11). 

Menurutnya, persoalan APBD bukan sekadar ikhlas atau tidak ikhlas. Apalagi disangkutpautkan dengan urusan amal jariyah pribadi. Persoalan utamanya adalah tindakan pejabat administrasi.

Advertisement

Apakah penghapusan atau tidak dilaksanakannya item kegiatan APBD ini memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang jelas, atau justru tindakan sewenang-wenang demi kepentingan politik semata.

Politisi Perindo ini menilai penjelasan pejabat Pemprov NTB di ruang publik masih berbelit-belit dan tidak konsisten. Terutama terkait status dan nominal anggaran yang dipermasalahkan.  

Advertisement

Keterangan Pemprov NTB sebelumnya menyebut angka Rp 90 miliar dan Rp120 miliar. Namun, dalam laporan yang disampaikan ke KPK angkanya justru berbeda. Kenapa berubah-ubah.  

Ia mendesak agar ada transparansi total mengenai status item kegiatan tersebut. Apakah benar-benar dihapus dari APBD, atau sekadar tetap tercantum dalam dokumen anggaran namun tidak dilaksanakan di lapangan.  

​Lebih jauh, Acip membongkar sejumlah kejanggalan dalam proses reviu item APBD yang dilakukan oleh Inspektorat. Pertama, indikator "anomali" yang digunakan untuk menilai item kegiatan dianggap tidak memiliki dasar hukum dan acuan norma regulasi yang jelas.  

Kedua, indikator anomali serta reviu kepatuhan perencanaan anggaran terkesan tebang pilih. Reviu ketat tersebut hanya diberlakukan untuk item kegiatan yang bersumber dari serapan aspirasi masyarakat via DPRD.

"Sementara usulan murni dari pihak eksekutif (OPD maupun Gubernur) lolos tanpa reviu serupa. Ini jelas penerapan standar ganda," sindirnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Sumbangan Pendidikan NTB Diperjelas, DPRD Ingin Cegah Pungutan Sekolah

Raperda Sumbangan Pendidikan NTB Diperjelas, DPRD Ingin Cegah Pungutan Sekolah

Raperda Sumbangan Dana Pendidikan NTB disempurnakan DPRD. Aturan ini memperjelas batas sumbangan dan BPP, sekaligus cegah pungutan sekolah!

Bongkaran Rumah Dinas DPRD NTB Kembali Dilelang, Nilai Limit Disesuaikan

Bongkaran Rumah Dinas DPRD NTB Kembali Dilelang, Nilai Limit Disesuaikan

Pemprov NTB kembali melelang material bongkaran rumah dinas DPRD NTB pada 11 November setelah lelang sebelumnya gagal menarik pembeli.

Pimpinan Dewan Konsultasi ke Kemenkum Polemik PAW Anggota DPRD NTB dari PPP

Pimpinan Dewan Konsultasi ke Kemenkum Polemik PAW Anggota DPRD NTB dari PPP

Pimpinan DPRD NTB menempuh langkah konsultasi ke Kementerian Hukum terkait usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) dewan dari PPP NTB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer