LombokPost — Penguatan peran ulama sangat penting dalam dalam ikut merespons berbagai persoalan krusial di NTB. Mulai dari isu pernikahan dini, pelecehan seksual, peredaran narkoba, hingga persoalan kemiskinan.
Hal itu ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam acara
pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB masa khidmat 2025-2030, Sabtu lalu (11/4).
Baca Juga: MUI NTB Dorong Semua Pengusaha Kuliner Miliki Sertifikat Halal
"Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahtsul masail dan tidak hanya terfokus pada ijtihad fikih, tetapi juga melakukan ijtihad sosial," kata Gubernur Iqbal dalam acara yang digelar di Auditorium UIN Mataram, Sabtu lalu (11/04).
Disampaikan, persoalan seperti pelecehan seksual membutuhkan perhatian serius dari para ulama. Apalagi, kasus pelecehan seksual kerap terjadi di institusi pendidikan Islam.
Hal ini menimbulkan stigma yang tidak baik bahwa lembaga pendidikan seperti pondok pesantren (ponpes) rentan terhadap kasus pelecehan seksual.
Baca Juga: MUI NTB Sambut Baik Revitalisasi Islamic Center, Bakal Berdampak Positif untuk Kenaikan PAD
"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Sehingga MUI kami harapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi stigma tersebut," ujar Iqbal.
Pesan kedua, jelas dia, berkaitan dengan tiga agenda prioritas pembangunan NTB. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029.
Saat ini angkanya mencapai sekitar 114 ribu kepala keluarga (KK) yang terdapat di 106 desa. "Target kami 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol persen. Dan angka kemiskinan secara umum turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional," papar Iqbal.
Baca Juga: Solidaritas Warga NTB Palestina, Patuhi Fatwa MUI Boikot Produk Terindikasi Pro Israel
Dua agenda prioritas lainnya adalah ketahanan pangan dan menciptakan pariwisata NTB berkelas dunia. Nah, Gubernur Iqbal membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk MUI NTB, dalam mewujudkan agenda prioritas tersebut.
"Tapi pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, tiga prioritas tadi tidak mungkin tercapai," pungkas Iqbal.
Ketua MUI NTB Dr Badrun menjelaskan bahwa kepengurusan yang baru telah menghimpun 124 tokoh dari berbagai kalangan di NTB. Mulai dari guru besar, doktor, alim ulama, hingga cendekiawan.
MUI NTB, jelas dia, sudah mulai bekerja dengan menerima berbagai laporan persoalan di tengah masyarakat. Di antara persoalan yang disoroti soal maraknya perjudian sabung ayam di Kota Mataram. Kasus lain yang menjadi perhatian serius adalah tingginya kasus peredaran dan penggunaan narkoba di Bumi Gora.
"Ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak luar biasa di Kota Mataram. Ini sangat mengkhawatirkan kami. Juga kasus narkoba hampir di setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB," ungkap Dr Badrun.
Menurutnya, berbagai penyakit sosial di masyarakat ini membutuhkan sinergi yang kuat. MUI NTB dan kabupaten/kota, ungkap dia, siap bekerja sama membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi persoalan keumatan itu.
"Kami di MUI siap bekerja sama dengan Pemprov NTB untuk menyelesaikan permasalahan keumatan ini," papar Badrun.
Dilantik oleh MUI Pusat
Sementara itu, momen pelantikan dipimpin oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI KH Masduki Baidlowi. Ia mewakili Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, KH Masduki Baidlowi menegaskan tantangan besar yang dihadapi MUI di era digital saat ini. Terutama terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas ulama.
"Hal ini karena seringkali otoritas MUI tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial (medsos) yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal," paparnya.
Ia juga mengingatkan visi MUI untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selain itu, juga mewujudkan khairul ummah, yaitu umat terbaik sebagaimana tercantum dalam cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Peran MUI harus memastikan ajaran Islam dipahami sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin) serta menjaga kemuliaan Islam," papar tokoh yang pernah menjadi Juru Bicara (Jubir) eks Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin itu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang turut hadir pada pengukuhan tersebut menegaskan bahwa ulama memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa. Ia menyebut keterlibatan ulama dalam kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting.
"Setiap keputusan penting membutuhkan pertimbangan ulama sebagai landasan moral. Presiden Prabowo juga sebelum mengambil keputusan krusial selalu konsultasi dengan ulama" ujar Nusron.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, dan teknokrat dalam mewujudkan pembangunan yang efektif. Ketiganya harus berjalan beriringan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. "Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa," papar politisi Partai Golkar itu. (mar/r2)
Editor : Redaksi