LombokPost – DPRD NTB menyambut positif pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB.
Pemprov NTB kini kembali memiliki sekda definitif setelah hampir 10 bulan kosong pasca sekda lama Lalu Gita Ariadi mundur pada 25 Juni 2025 lalu.
Eks Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur (Jatim) itu diharapkan cepat beradaptasi dan langsung mengonsolidasi birokrasi.
Baca Juga: Pemprov NTB Tegaskan Sekda Abul Chair Tidak Pernah Mengklaim Sebagai Cucu Gubernur Pertama
"Pelantikan sekda yang baru ini patut disambut dengan optimisme ke arah birokrasi yang lebih baik dan solid," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi.
Disampaikan, dalam sistem pemerintahan daerah, sekda bukan sekadar jabatan administratif. Tapi juga menjadi simpul strategis yang menentukan apakah visi kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi kinerja nyata.
"Di titik inilah harapan publik itu bertumpu. Mulai dari menciptakan birokrasi yang solid, fiskal yang kuat, dan tata kelola OPD yang produktif," ujar Sambirang.
Baca Juga: Pemprov NTB Ajak Semua Pihak Bersatu, Perkuat Kinerja Pasca Pelantikan Sekda
Menurutnya, ada beberapa tantangan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Sekda NTB Abdul Chair ke depan. Pertama, konsolidasi birokrasi. Sebagai pemimpin ASN, sekda tentu harus memastikan mesin birokrasi berjalan dalam satu irama. Tidak sektoral atau tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sebab tantangan birokrasi di daerah, termasuk di Pemprov NTB, sambung Sambirang, adalah ego sektoral OPD itu sendiri. Juga lemahnya koordinasi lintas unit, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi outcome.
"Nah di sinilah saya kira peran sekda menjadi krusial. Bukan sekadar koordinasi formal, tetapi menyatukan arah, memastikan setiap program memiliki kontribusi jelas terhadap agenda pembangunan. Khususnya dalam mencapai visi misi Pak Gubernur," imbuhnya.
Baca Juga: Pilihan Sekda NTB sebagai Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi
PR besar berikutnya soal peningkatan kapasitas fiskal daerah. Apalagi di tengah efisiensi dan pemotongan dana pusat transfer ke daerah (TKD) hingga Rp 1 triliun lebih.
Sehingga di tengah keterbatasan fiskal, sekda tidak bisa hanya berperan sebagai penjaga anggaran. Sekda juga dituntut menjadi arsitek penguatan fiskal dengan mencari inovasi dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini bisa dilakukan dengan optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan BUMD, serta inovasi pembiayaan daerah harus menjadi bagian dari strategi besar.
"Saya kira ini PR besar yang langsung dihadapi sekda definitif. Peran sekda tidak bisa lagi hanya bersifat administratif. Karena ia adalah ketua tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red)," paparnya.
DPRD juga meminta belanja daerah diarahkan menjadi kegiatan produktif. APBD tidak cukup hanya terserap, tetapi harus menghasilkan dampak ekonomi. Seperti mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis pajak dan retribusi.
"Pada titik ini, sekda kami harapkan berperan untuk memastikan setiap rupiah belanja berdampak nyata bagi pembangunan daerah," tambahnya.
Dalam hal tata kelola keuangan dan aset daerah, sambung Sambirang, aspek kehati-hatian menjadi sangat penting. Banyak daerah menghadapi persoalan sengketa aset, temuan audit, hingga risiko hukum akibat lemahnya tata kelola. Ia mencontohkan baru-baru ini Pemprov NTB dinyatakan kalah gugatan di Mahkamah Agung (MA) atas dua aset. Yaitu Kantor Bawaslu NTB dan bekas Gedung Wanita yang dimenangkan pihak swasta.
"Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam mengelola aeet dan kekayaan daerah. Lakukan langkah mitigasi untuk mencegah persoalan hukum atas aset kita," imbuh sambirang.
PR berikutnya terkait peran strategis sekda sebagai penerjemah visi misi gubernur. Apa yang dijabarkan dalam visi misi harus diterjemahkan menjadi program yang konkret, terukur, dan dapat dieksekusi oleh seluruh OPD.
Sehingga seringkali dalam suatu pemerintahan terjadi gap. Bahwa visi yang besar tidak diikuti dengan desain implementasi program yang kuat dan relevan. Sehingga sekda diminta memastikan bahwa setiap program memiliki indikator yang jelas, timeline yang realistis, serta dukungan anggaran yang memadai. "Karena sekda adalah jembatan antara ide gubernur dan realisasi program di lapangan," pungkas politisi PKS itu.
Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir meminta Sekda NTB Abul Chair harus cepat beradaptasi dengan birokrasi baru di lingkungan Pemptov NTB. Konsolidasi internal harus cepat dilakukan untuk mencapai soliditas birokrasi di pemerintahan.
"Tidak ada waktu lagi. Karena pemerintahan Iqbal-Dinda ini terus jalan. Waktu untuk merealisasikan program makin pendek," ujar Muzihir.
Ia juga mengingatkan sekda untuk membangun hubungan harmonis dengan banyak lembaga. Khususnya dengan DPRD NTB, serta lembaga lainnya sebagai mitra strategis.
"Saya yakin mayoritas anggota DPRD termasuk saya sebagai pimpinan dewan belum tahu beliau secara personal. Saya kira komunikasi ini harus segera dibangun sebagai bentuk kolaborasi yang baik membangun daerah," pungkas Muzihir.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya juga meminta sekda bergerak cepat dalam mengakselerasi visi misi. Tiga program prioritas Iqbal-Dinda harus menjadi perhatian utama. Yaitu
bagaimana mencapai ketahanan dan kemandirian pangan, penurunan angka kemiskinan ekstrem serta pariwisata NTB mendunia. "Kami optimistis di bawah koordinasi sekda definitif, percepatan program kerja akan terus terjadi," paparnya. (mar/r2)
Editor : Redaksi