LombokPost - Pelantikan Abul Chair oleh Lalu Muhamad Iqbal pada 9 April 2026, menurut saya, perlu dibaca lebih dalam dari sekadar pergantian pejabat.
Ini adalah keputusan yang membawa pesan kuat: bahwa tata kelola pemerintahan NTB sedang diarahkan memasuki fase baru—fase di mana birokrasi tidak lagi sekadar bekerja, tetapi bekerja dengan sistem, ukuran kinerja yang jelas, dan orientasi hasil yang terukur.
Keputusan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari proses panjang—proses membaca realitas, menilai kinerja, dan pada titik tertentu, mengakui bahwa ada hal-hal yang memang perlu dibenahi secara serius.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Jawab Polemik Sekda Impor, Sebut NTB Tak Mengenal Istilah Pendatang
Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam banyak kasus di daerah, problem utama bukan pada kurangnya program, tetapi pada lemahnya keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi.
Program ada, anggaran tersedia, tetapi dampaknya tidak selalu terasa optimal.
Di titik inilah saya melihat keseriusan bahkan ketulusan dari gubernur dalam menata birokrasi.
Keputusan yang diambil tidak tampak sebagai langkah reaktif, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang.
Ada argumentasi yang kuat, ada keberanian untuk memilih berdasarkan kebutuhan sistem, bukan sekadar pertimbangan jangka pendek.
Dalam praktik kebijakan publik, kualitas seperti ini tidak selalu mudah ditemukan.
Sebagai seorang teknokrat dengan pengalaman panjang di birokrasi, Lalu Muhamad Iqbal memahami satu hal mendasar: pembangunan tidak bisa ditopang oleh kerja-kerja simbolik.
Ia membutuhkan sistem yang bekerja secara konsisten. Ia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan visi dengan eksekusi.
Bahkan jika itu berarti mengambil keputusan yang tidak selalu populer, pilihan untuk tetap berpegang pada pembangunan sistem menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
