KONSOLIDASI: Ketua DPW PPP NTB H Muzihir dan Sekretaris DPW Sitti Ari menghadiri Muscab DPC PPP Lombok Tengah (Loteng), Minggu (12/4). DPP PPP bakal menerbitkan SK Plt terhadap lima ketua DPC yang menolak muscab.(DPW PPP NTB UNTUK LOMBOK POST)LombokPost — Ketua DPC PPP NTB H Muzihir mengambil sikap tegas atas manuver lima ketua DPC yang menolak pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).
Yaitu dengan menerbitkan usulan pelaksana tugas (Plt) ketua DPC ke DPP PPP. Surat Keputusan (SK) penetapan akan diterbitkan dalam waktu dekat.
"Lima ketua DPC yang menolak, lima juga yang kami Plt-kan," tegas Muzihir kepada Lombok Post, Selasa (14/4).
Baca Juga: Muzihir: Ketua DPC Tolak Muscab Akan di-Plt
Diungkapkan, sejauh ini sudah ada tiga ketua DPC yang di-Plt-kan. Yaitu Ketua DPC PPP Kota Bima Syafriansar digantikan oleh Edi Irwansyah.
Berikutnya, Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu Mohamad Subahan diganti oleh Islamsyah. Serta Ketua DPC PPP Lotim Lalu Husnan Karyadi diganti oleh H Ruhaiman yang juga anggota DPRD NTB.
"Ini sudah kami ajukan ke DPP. Setelah SK turun, langsung dilakukan muscab," jelas Muzihir.
Baca Juga: Manuver Politik Muzihir: Jajaki Komunikasi Lintas Partai Demi Pilwali Mataram
Adapun dua DPC lainnya masih menunggu rapat internal. Yaitu DPC PPP Kabukaten Lombok Utara (KLU) dan DPC PPP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Sebab dua ketua DPC itu juga menyuarakan penolakan atas pelaksanaan muscab yang digelar DPW PPP NTB di bawah kepemimpinan Muzihir.
"Pokoknya saya tidak mau kompromi dengan mereka lagi. Kalau melawan silakan keluar dari PPP," tegas Muzihir.
Baca Juga: Muzihir Siap Rebut Kursi Wali Kota Mataram, Muscab DPC PPP Kota Mataram Jadi Ajang Deklarasi
Pelaksanaan muscab atas lima DPC yang menolak bakal dijadwalkan ulang. Yaitu akan digelar di atas tanggal 20 April. "Saya targetkan maksimal tanggal 30 April semua muscab sudah tuntas," ungkapnya.
Muzihir mengisyaratkan akan mengambil keputusan penting setelah semua muscab selesai. Termasuk kemungkinan akan merombak struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD NTB. Mohammad Akri yang saat ini menjabat ketua fraksi PPP DPRD NTB pun terancam didepak.
"Bagi pihak yang membangkang dan tidak mengikuti arahan pokoknya siap-siap saja," cetus Muzihir.
Diberitakan sebelumnya, dinamika politik internal Partai Kakbah kembali memanas. Lima ketua DPC PPP menolak pelaksanaan muscab yang saat ini sedang berlangsung.
Di antara yang menolak tersebut adalah DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), DPC Kabupaten Lombok Timur (Lotim), DPC Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), DPC Kabupaten Dompu, dan DPC Kota Bima.
Para ketua DPC itu menilai muscab tidak memiliki dasar aturan organisasi yang jelas karena DPP PPP masih berkonflik. Selain itu, mereka juga mengganggap masa berlaku SK kepengurusan DPC masih lama. Ada yang berakhir pada Agustus hingga September 2026 mendatang.
Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari menegaskan narasi yang menyebut lima DPC PPP menolak muscab dengan alasan menunggu konflik pusat adalah argumentasi yang keliru. Hal ini dinilai tidak sejalan sengan semangat organisasi. "Muscab adalah mekanisme normal dalam partai politik untuk melakukan evaluasi, penyegaran dan konsolidasi organisasi," ujar Ari.
Ditegaskan, menunda pelaksanaan muscab justru berpotensi memperlemah partai di daerah dan menghambat penguatan kader.
Selain itu, alasan bahwa SK masih berlaku hingga Agustus atau September 2026 juga dianggap tidak relevan. "Dalam praktek organisasi politik, muscab dapat dilakukan sebelum masa jabatan berakhir sebagai bagian dari dinamika dan pembaruan organisasi. Partai politik harus bergerak dinamis, bukan justru stagnan," tegasnya.
Begitu juga dengan dalih menunggu konflik DPP PPP selesai. Organisasi parpol, sambung Ari, tidak boleh berhenti hanya karena dinamika di tingkat pusat. Jika logika ini dipakai, maka konsolidasi partai di seluruh daerah bisa lumpuh. "Padahal saat ini PPP membutuhkan percepatan konsolidasi sehingga muscab harus segera dihelat," pungkas Anggota Komisi V DPRD NTB itu. (mar/r2)
Editor : Redaksi