LombokPost – Ketua DPW PPP NTB H Muzihir tidak ambil pusing dengan manuver lima ketua DPC yang menolak muscab.
Menurutnya, jadwal muscab yang digelar tanggal 6-22 April merupakan hasil Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada Maret 2026 lalu.
"Itu hasil Rapimwil yang saat itu diikuti seluruh DPC. Kecuali KLU, Kota Bima dan KSB. Yang lain hadir, termasuk Lombok Timur dan Dompu," kata Muzihir, Senin (13/4).
Baca Juga: Lima DPC PPP Tolak Muscab, Minta PPP NTB Tunggu Konflik di DPP Tuntas
Saat ini dua DPC sudah menggelar muscab. Yaitu DPC PPP Kota Mataram yang digelar Senin lalu (6/4) serta DPC PPP Lombok Tengah yang dihelat Minggu (12/4).
"Dua DPC sudah muscab. Setelah ini diikuti DPC lain. Pokoknya tanggal 22 April pelaksanaan ini sudah harus tuntas di 10 kabupaten/kota," jelas Muzihir.
Nah, jika ada DPC yang tidak menggelar muscab, ungkap dia, pihaknya akan menempuh mekanisme partai. Yaitu dengan menerbitkan pelaksana tugas (Plt) ketua DPC terhadap DPC yang ogah menggelar muscab. Tujuan penunjukkan Plt ketua DPC agar muscab bisa berjalan. "Prinsipnya bagi ketua DPC yang tidak mau muscab, pasti nanti akan di-Plt-kan," tegas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Hambat Konsolidasi Partai
Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari menambahkan, narasi yang menyebut lima DPC PPP menolak muscab dengan alasan menunggu konflik pusat adalah argumentasi yang lemah. Hal ini dinilai tidak sejalan sengan semangat organisasi.
"Muscab adalah mekanisme normal dalam partai politik untuk melakukan evaluasi, penyegaran dan konsolidasi organisasi," jelas Ari.
Baca Juga: Muscab DPC PPP se-NTB Digelar Usai Lebaran
Ditegaskan, menunda pelamsanaan muscab justru berpotensi memperlemah partai di daerah dan menghambat penguatan kader.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
