LombokPost — Lima komisi di DPRD NTB memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Gubernur NTB, Rabu (22/4).
Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemprov NTB ke depan.
"Kami memberi catatan dan rekomendasi yang menyentuh berbagai aspek pembangunan daerah," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda usai paripurna.
Baca Juga: Aset dan Infrastruktur Disorot Saat Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
Catatan dan rekomendasi dibagi per komisi sesuai dengan mitra kerja OPD. Mulai dari tata kelola pemerintahan, perekonomian, keuangan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial.
"Banyak masukan, kritik, dan saran yang kami berikan. Apa yang menjadi rekomendasi DPRD bisa menjadi pedoman pemprov dalam menyusun kebijakan pembangunan di masa mendatang," papar Isvie.
Komisi I DPRD NTB yang membidangi pemerintahan, misalnya.
Baca Juga: Bupati Dompu Sampaikan LKPJ 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Capai 99,12 Persen
Komisi I menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.
Seperti peningkatan indeks profesionalisme ASN melalui sistem meritokrasi, digitalisasi administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.
"Kami juga mendorong langkah-langkah konkret dalam pengamanan aset daerah agar ada kepastian hukum. Kita harus belajar pada kasus lepasnya aset daerah ke pihak lain," kata Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri.
Baca Juga: LKPJ APBD Lombok Tengah 2025, Kinerja Pathul-Nursiah Tunjukkan Tren Positif
Sementara itu, Komisi II DPRD NTB menyoroti capaian sektor agromaritim yang menjadi tulang punggung ekonomi NTB.
Meski produksi perikanan dan pertanian menunjukkan tren positif, Komisi II memberikan catatan penting mengenai perlunya akselerasi hilirisasi industri.
Dewan berharap komoditas unggulan NTB dapat diolah di dalam daerah untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru. Dewan juga meminta pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan di sektor pertambangan dan perikanan.
"Intinya kami di Komisi II mendorong penguatan sektor perekonomian dan mempercepat hilirisasi," ujar Ketua Komisi II Lalu Pelita Putra.
Dari aspek fiskal daerah, Komisi III DPRD mengapresiasi capaian pendapatan daerah namun memberikan catatan terkait struktur belanja.
Dewan merekomendasikan agar pemprov meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi.
Selain itu, Komisi III mendorong pembenahan tata kelola aset daerah agar lebih tertib secara administrasi maupun hukum.
"Aset ini adalah kekayaan daerah. Kami ingin aset mampu memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal untuk APBD," tegas Wakil Ketua Komisi III Raden Rahadian Soedjono.
Sementara itu, Komisi IV DPRD NTB menekankan pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi NTB.
Dewan mendorong agar paradigma pembangunan tidak hanya berhenti pada capaian administratif. Melainkan harus berbasis pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kemantapan jalan provinsi, penyediaan akses listrik di wilayah terpencil, serta penguatan infrastruktur mitigasi bencana untuk menjamin keselamatan warga. Baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Kami menekankan pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di semua wilayah," ujar Sekretaris Komisi IV Hasbullah Muis Konco.
Terakhir, Komisi V menyampaikan apresiasi atas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2025 yang mencapai angka 73,97 poin. Capaian ini naik 1,19 persen atau 0,87 poin dibandingkan 2024 yang mencapai 73,10 poin. Peningkatan IPM 2025 ini terjadi pada semua dimensi. Seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
"Ini kita apresiasi. Tapi banyak hal juga yang kami kritisi untuk diperbaiki," kata Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari.
Di antara yang menjadi catatan terkait distribusi tenaga pendidik dan medis yang belum merata di daerah terpencil.
Dewan juga menekankan penguatan program perlindungan terhadap perempuan dan anak, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan rujukan milik daerah.
"Kami merekomendasikan agar pemprov menyusun program akselerasi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru sarana prasarana sekolah, dan program beasiswa afirmasi bagi siswa dari keluarga miskin," paparnya. (mar/r2)
Editor : Redaksi