LombokPost – Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlanjut ke dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (25/5).
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra membacakan dua surat masuk dari PPP.
Satu dari DPW PPP NTB terkait usulan perombakan struktur pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Satu surat lainnya dari fraksi PPP DPRD NTB.
Baca Juga: Muzihir Dongkel Akri dari Ketua Fraksi dan Banggar, Marga Harun Juga Dapat Surat Peringatan
Hendra membacakan surat pertama dari DPW PPP NTB yang ditandatangani ketua DPW H Muzihir dan sekretaris DPW Sitti Ari.
Dalam surat itu, DPW mencopot Mohammad Akri dari dua jabatan strategis di DPRD NTB. Yaitu sebagai ketua fraksi serta anggota Badan Anggaran (Banggar).
Untuk jabatan ketua fraksi Akri digantikan langsung oleh Muzihir sekaligus merangkap wakil ketua DPRD NTB.
Baca Juga: Ketua DPW PPP NTB Tuding Surat Sekjen Tidak Sah, Bantah Isu Pemecatan
Jabatannya sebagai anggota Banggar juga dipreteli dan digantikan oleh Sitti Ari. Akri digeser menjadi anggota Badan Musyawarah (Banmus).
Selain Akri, Marga Harun juga terkena pergantian struktur fraksi DPRD NTB. Dalam surat itu, Marga didepak dari jabatan sekretaris fraksi dan digantikan oleh Sitti Ari.
"Pergantian susunan struktur fraksi dan AKD ini dalam rangka penataan dan konsolidasi organisasi PPP. Ini juga untuk mengoptimalkan tugas-tugas fraksi sesuai kebijakan partai," jelas Muzihir soal pergantian itu.
Baca Juga: SK DPC PPP Segera Turun, Muzihir Siapkan Pelantikan Serentak Besar-besaran
Tidak terima dirinya dicopot, Akri pun melawan balik dengan mengirimkan surat fraksi ke pimpinan dewan.
Dalam surat itu, Akri yang masih mengatasnamakan diri sebagai ketua fraksi PPP meminta pimpinan dewan untuk menonaktifkan Muzihir sebagai wakil ketua DPRD NTB.
"Kami juga berhak menonaktifkan pimpinan. Karena fraksi kan kepanjangan tangan partai," kata Akri.
Baca Juga: Muzihir Siap Rebut Kursi Wali Kota Mataram, Muscab DPC PPP Kota Mataram Jadi Ajang Deklarasi
Menurutnya, posisi DPW PPP NTB saat ini masih status quo. Yaitu sesuai dengan kepengurusan periode 2021-2026. Di mana ketua DPW dijabat Muzihir dan sekretaris DPW dipegang Mohammad Akri.
Apalagi secara organisasi, sambung dia, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin sebagai sekjen DPP PPP telah membatalkan SK DPP soal struktur DPW PPP NTB periode 2026-2031. "Karena SK ini tidak ditandatangani oleh sekjen. Pimpinan dewan harus bijak dalam menyikapi persoalan ini," papar Akri.
Editor : Kimda Farida