LombokPost – Sektor perekonomian riil dan ketahanan fiskal nasional menjadi catatan merah yang disoroti tajam oleh PDI Perjuangan pada pertengahan tahun 2026 ini. Partai penyeimbang tersebut menilai Indonesia saat ini tengah berada dalam pusaran persoalan makro yang sangat serius akibat pengelolaan anggaran yang salah urus.
"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan," ungkap Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Senin (1/6/2026).
Hasto membeberkan fakta mengenai jebakan utang luar negeri yang terus membengkak secara tidak terkontrol dari tahun ke tahun. Pola pengelolaan keuangan negara yang mengandalkan penarikan pinjaman baru untuk membayar kewajiban lama dinilai sangat berbahaya bagi kedaulatan ekonomi bangsa.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi akhir-akhir ini menjadi indikator kuat adanya masalah struktural dan hilangnya kepercayaan pasar global. Di tengah situasi darurat tersebut, pemerintah justru dinilai masih gemar menghamburkan belanja negara untuk program kosmetik yang tidak produktif.
"Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang, tutup lubang," sentil Hasto.
PDIP menyesalkan sikap jajaran eksekutif yang mengabaikan usulan rekonsolidasi fiskal berbasis prinsip ketahanan anggaran (fiscal resilience) yang pernah digagas partainya. Kebijakan belanja negara terpantau masih didominasi oleh program populis jangka pendek yang sarat akan kepentingan harapan elektoral semata.
Akibat dari kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran tersebut, masyarakat kecil kini harus menanggung beban berat akibat lonjakan harga pangan. Angka kemiskinan terus merangkak naik, lapangan pekerjaan semakin sulit diakses, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal telah mencapai tahap darurat.
"Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," tukas Hasto.
Baca Juga: Momentum Hari Lahir Pancasila, PDIP Minta Maaf kepada Rakyat atas Perubahan Watak Kekuasaan
Persoalan ini dinilai tidak akan selesai jika pemerintah tidak berani melakukan reformasi struktural pada sistem ekonomi nasional. Pengutamaan kedaulatan pangan bagi para petani dan nelayan tradisional harus dikembalikan sebagai panglima utama kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
"Apakah demokrasi politik dan ekonomi benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tanya Hasto dalam pidato tersebut.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin