LombokPost – DPRD NTB mendukung penambahan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di NTB.
Saat ini baru satu SR yang dibangun di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saat ini pembangunan fisik terus dikebut.
"Kalau di Lombok ada, kami dukung di Pulau Sumbawa juga ada lah," kata Anggota DPRD NTB Rusli Manawari, Senin (1/6).
Disampaikan, Pulau Sumbawa juga membutuhkan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya siswa dari keluarga tidak mampu.
Baca Juga: DPRD Kawal Pembangunan Sekolah Rakyat, Program Prioritas Presiden Prabowo
"Kami di Sumbawa juga berkepentingan. Ini agar program benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu," ujar legislator Dapil 5 (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) itu.
Aspirasi ini juga disuarakan legislator Senayan. Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) Mahdalena mendorong agar Sekolah Rakyat juga dibangun di Sumbawa.
"Saya melihat di Pulau Lombok sudah ada. Maka perlu juga dibangun di Pulau Sumbawa," kata Mahdalena saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat KLU Kejar Target Peluncuran Nasional
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan memberikan layanan pendidikan berkualitas secara gratis, termasuk fasilitas asrama penuh.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberi sinyal kuat bahwa Sekolah Rakyat juga akan dibangun di Pulau Sumbawa. Persisnya di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jadi Senjata Baru Hapus Kemiskinan Ekstrem
Kepastian ini muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan ke lokasi Jumat lalu (29/5). Ia turun langsung meninjau lokasi pembangunan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Pemprov NTB mengusulkan lahan seluas 31 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Area ini ditargetkan mampu menampung hingga 3.000 siswa.
Namun demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Bima masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya akses pengangkutan material dan kebutuhan penanganan sungai di sekitar lokasi.
"Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda untuk mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan optimal," jelas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis.
Editor : Kimda Farida