LombokPost – Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) NTB merespons sejumlah persoalan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Sabtu lalu (13/6).
Sejumlah isu krusial tidak lepas dari sorotan. Mulai dari pengelolaan izin pertambangan rakyat (IPR), pengentasan kemiskinan, kebijakan pendidikan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, hingga pemerataan pembangunan di wilayah Lombok dan Sumbawa.
Terkait IPR, IKA PMII menilai sektor pertambangan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Tapi pengembangannya harus sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan," kata Ketua Umum PW IKA PMII NTB Akhdiansyah, Minggu (14/6).
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemprov NTB untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang IPR yang saat ini sedang berjalan. Ini penting agar pembahasan regulasi berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah. Bukan berpihak pada kepentingan cukong dan pengusaha hitam.
"Sehingga kami tekankan dalam pemanfaatan pertambangan harus memprioritaskan masyarakat dan pelaku usaha lokal," papar Akhdiansyah.
Kewajiban reklamasi dan pemulihan kawasan pascatambang juga harus menjadi prioritas pemerintah. Ini penting untuk memitigasi risiko pencermaran dan kerusakan lingkungan. "Tegakkan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan terapkan standar lingkungan yang ketat. Ini mutlak jika nanti IPR benar-benar diberlakukan," tegasnya.
Baca Juga: DPRD NTB Dukung Percepatan IPR Demi Legalisasi Tambang Rakyat
Di sektor ekonomi, IKA PMII NTB mengapresiasi komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam menurunkan angka kemiskinan melalui Program Desa Berdaya. Jika dijalankan secara benar dan berbasis data akurat, program ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, agar berjalan efektif, Program Desa Berdaya harus diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan kabupaten/kota. "Keberhasilan program harus diukur tidak hanya dari penurunan angka kemiskinan, tapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan yang berkualitas, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat," imbuh Akhdiansyah.
Selanjutnya bidang pendidikan, IKA PMII NTB mengkritik keras kebijakan yang membuka ruang atas pungutan biaya pendidikan pada jenjang SMA dan SMK melalui komite sekolah. Ini menambah beban ekonomi masyarakat. Padahal pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin pemerintah. "Jangan sampai pemerintah justru melegalkan pungutan biaya dari masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: Gelontorkan Rp 128 Miliar untuk Desa Berdaya, Gubernur Iqbal Ingatkan Kepala Desa Jaga Kepercayaan
Atas dasar itu, IKA PMII merekomendasikan agar pemerintah mengkaji kembali pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur pungutan biaya pendidikan. Termasuk dalam Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan Menengah yang kini sedang dibahas.
"Kami minta penghapusan kewajiban pembayaran SPP bagi peserta didik SMA dan SMK. Karena sampai saat ini masih ada SMA/SMK negeri yang menarik biaya pendidikan ke siswa," ungkap anggota DPRD NTB itu.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pihaknya menekankan pentingnya langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi konflik sosial karena perbedaan dukungan. Baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkades.
"Kami minta peningkatankan pasitas pemerintahan desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi kepala desa serta perangkat desa," kata Sekretaris PW IKA PMII NTB Mohammad Akri.
Baca Juga: DPRD Klaim Raperda Sumbangan Dana Pendidikan Bisa Mencegah Pungli
Pihaknya mendukung kader dan alumni untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa melalui keterlibatan dalam pemerintahan maupun kelembagaan desa.
Mereka juga menyoroti pemerataan pembangunan wilayah NTB. Baik di Pulau Lombok dan Sumbawa. IKA PMII menilai ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius.
Untuk itu, organisasi tersebut mendesak Pemprov NTB mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang masih rusak. Khususnya di Pulau Sumbawa.
Pihaknya juga mendorong perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya. "Pemerataan ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan," papar Akri. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida