LombokPost – Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-NTB sudah menerima surat keputusan (SK) kepengurusan dari DPP.
Nah, agenda berikutnya adalah pelantikan oleh Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Tapi, rencana pelantikan pengurus DPC PPP se-NTB dalam waktu dekat meleset dari target.
Agenda yang seharusnya digelar pekan lalu kini terpaksa dijadwalkan ulang. "Kami jadwalkan lagi. Karena masih menunggu kesiapan dari Ketua Umum (Muhammad Mardiono, Red)," kata Ketua DPW PPP NTB H Muzihir, Selasa (16/6).
Baca Juga: Sah! PPP NTB Serahkan SK 10 DPC, Muzihir: Ini Momen untuk Perkuat Konsolidasi
Muzihir mengakui penundaan itu berhubungan dengan dinamika PPP di tingkat pusat. Tensi politik di internal DPP PPP memang kembali memanas setelah saling lapor dua kubu ke kepolisian.
Setelah Mardiono dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kini giliran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin dan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto yang dilaporkan balik oleh kader PPP. Taj Yasin dan Agus dilaporkan soal dugaan pemalsuan dokumen. "Memang ada riak-riak lagi di DPP. Makanya tunggu ini kondusif dulu," ujar Muzihir.
Meski demikian, ia optimistis kekisruhan tersebut tidak akan menghalangi pelantikan DPC PPP di NTB. Bahkan DPW PPP NTB siap menggelar pelantikan serentak.
Baca Juga: Terima SK, Ketua DPC PPP Lombok Barat Tancap Gas Gelar Musancab
Gebyar pelantikan akan dilakukan secara besar-besaran di hadapan Ketua Umum PPP Mardiono. "Pasti nanti yang melantik langsung adalah Pak Ketum (Mardiono, Red). Insya Allah akhir bulan ini," jelasnya.
Acara pelantikan seluruh DPC, sambung Muzihir, sekaligus menjadi ajang konsolidasi para kader Partai Kakbah di Bumi Gora. Ini menandai soliditas kader dan kekuatan PPP di NTB. "Kami akan tunjukkan bahwa PPP adalah partai besar yang kokoh dan solid di NTB," ungkap Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari meminta semua DPC untuk langsung melakukan konsolidasi ke bawah. Yaitu segera melakukan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di setiap kecamatan. Momen ini sambil menunggu pelantikan serentak yang akan dipimpin Mardiono.
Baca Juga: Prof Asikin: Kepengurusan PPP NTB Sah Secara Hukum
"Setelah menerima SK, semua DPC silakan langsung melakukan Musancab," papar Ari.
Musancab merupakan forum musyawarah partai di tingkat kecamatan. Sesuai AD/ART, sambung Ari, DPC sudah bisa menggelar Musancab sejak SK terbit hingga tiga bulan ke depan. Ini bertujuan untuk menyusun pengurus PAC, memilih formatur, serta mengonsolidasikan program kerja di akar rumput.
"Ini juga diperlukan untuk menghadapi momen verifikasi dan pendaftaran partai politik dalam menghadapi pemilu," jelas politisi perempuan asal Praya, Lombok Tengah itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida