LombokPost – Ketua DPW PPP NTB H Muzihir meminta pendapat ahli hukum soal keabsahan kepengurusan DPW yang dipimpinnya.
Ini menyusul sikap kubu Sekretaris DPW PPP NTB periode 2021-2026 Mohammad Akri yang tidak mengakui keabsahan pengurus DPW PPP NTB periode 2025-2031.
Guru besar hukum Universitas Mataram (Unram) Prof Zainal Asikin dihadirkan dalam rapat harian di kantor DPW PPP NTB, Kamis (28/5).
Ia menilai kepengurusan DPW di bawah Muzihir dan Sitti Ari sebagai sekretaris DPW sah secara hukum.
"Secara fakta hukum sudah sah," kata Prof Asikin, sapaan karibnya.
Dijelaskan, susunan kepengurusan DPW PPP NTB yang ditanda tangani oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Jabbar Idris sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) PPP.
Baca Juga: DPP PPP Terbitkan SK DPC se-NTB
PO merupakan aturan turunan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PO ini mengatur tata laksana internal partai secara rinci, termasuk pedoman musyawarah wilayah dan musyawarah cabang (Muswil/Muscab), rekrutmen keanggotaan, pembentukan pengurus, hingga disiplin organisasi secara nasional.
"Sesuai kajian hukum bahwa kepengurusan DPW PPP NTB yang ditanda tangani Ketua Umum dan Wakil Sekjend PPP itu sah karena sudah diatur dalam PO PPP," jelas Prof Asikin.
Tidak terbatas hanya pada kepengurusan DPW PPP NTB. Bahkan semua surat administrasi yang ditanda tangani oleh Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono bersama Wasekjen tetap sah secara hukum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
