LombokPost – Konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlanjut dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (25/5).
Itu setelah Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra membacakan dua surat masuk dari PPP.
Satu dari DPW PPP NTB terkait usulan perombakan struktur pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Satu surat lainnya dari fraksi PPP DPRD NTB.
Hendra membacakan surat pertama dari DPW PPP NTB yang ditandatangani ketua DPW H Muzihir dan sekretaris DPW Sitti Ari.
Dalam surat itu, DPW mencopot Mohammad Akri dari dua jabatan strategis di DPRD NTB. Yaitu sebagai ketua fraksi serta anggota Badan Anggaran (Banggar).
Baca Juga: Rapat Paripurna Memanas, Muzihir dan Akri Saling Pecat dari Jabatan AKD dan Fraksi PPP DPRD NTB
Untuk jabatan ketua fraksi Akri digantikan langsung oleh Muzihir sekaligus merangkap wakil ketua DPRD NTB.
Jabatannya sebagai anggota Banggar juga dipreteli dan digantikan oleh Sitti Ari. Akri digeser menjadi anggota Badan Musyawarah (Banmus).
Selain Akri, Marga Harun juga terkena pergantian struktur fraksi DPRD NTB. Dalam surat itu, Marga didepak dari jabatan sekretaris fraksi dan digantikan oleh Sitti Ari.
Adapun surat fraksi yang ditandatangani Akri dan Marga Harun meminta pimpinan dewan untuk menonaktifkan Muzihir sebagai wakil ketua DPRD NTB.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
