LombokPost – Partai politik (parpol) anggota koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran ramai-ramai mempersoalkan posisi politik PDI Perjuangan. Mereka mempertanyakan ketegasan sikap politik PDIP yang mengklaim diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Selain PKB yang lebih dulu melemparkan kritik lewat Jazilul Fawaid, Partai Golkar juga angkat suara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Muhamad Sarmuji menyinggung posisi politik PDIP terkesan masih abu-abu. Ia juga mempertanyakan fungsi penyeimbang yang diambil PDIP.
"PDIP yang jelas memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Tapi Selama ini apa yang diseimbangkan (oleh PDIP, Red). Nanti rakyat yang menilai," kata Sarmuji di Jakarta, Sabtu (20/6).
Baca Juga: Golkar, Gerindra, PKS Dukung Putusan MK soal Kuota Caleg Perempuan 30 Persen
Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menanggapi respons sejumlah elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Misbakhun mengaku menghormati kritikan para politikus Partai Banteng kepada pemerintah.
Tapi ia mengaku belum menemukan hal substantif dan solusi dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP. "PDIP pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," tegas Misbakhun, Senin (21/6).
Ditambahkan, kritik terhadap pemerintah adalah hal wajar dalam demokrasi. Setiap pandangan dari masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun parpol harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
Baca Juga: Wacana PT Berjenjang: Golkar Setuju, Gerindra Tunggu DPP, PPP Menolak
Misbakhun meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mendengarkan kritik dan menindaklanjutinya. Sebagai contohnya, kata dia, berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditindaklanjuti.
"Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum," pungkas Ketua Komisi XI DPR RI itu.
Sorotan terhadap PDIP juga datang dari Partai Demokrat. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menilai publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik PDIP. Apakah menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada di luar pemerintahan.
Baca Juga: Musda Demokrat Hanya Putuskan Calon, Ketua DPD Definitif Ditentukan DPP
"Tapi yang jadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kemarin.
Menurut Herzaky, kejelasan posisi politik penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan sebuah partai. Sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.
Ia mencontohkan pengalaman Partai Demokrat ketika berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu, ujar Herzaky, Demokrat mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
"Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," tegasnya.
Baca Juga: PKB, PAN, NasDem Buka Pencalegan Dini, Ukur Potensi Bacaleg Jelang Pemilu 2029
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, jika memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya bersikap sebagai oposisi. Sehingga posisi ini tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih abu-abu.
"Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul.
Ia juga menilai sikap politik PDIP hingga saat ini belum terlihat tegas. Dia mempertanyakan konsep "partai penyeimbang" yang selama ini disampaikan partai berlambang banteng tersebut. "Belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu enggak paham," cetus Jazilul.
Editor : Kimda Farida