LombokPost – Tahun anggaran 2026 sudah memasuki pertengahan tahun. Tapi hingga akhir Juni ini belum ada pekerjaan fisik yang dikerjakan melalui mekanisme lelang. Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB dan OPD teknis lainnya.
"Bahkan sampai sekarang saya belum menemukan di mana letak realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Kamis (25/6).
Disampaikan, progres belanja yang berhubungan dengan fasilitas publik masih lambat. DPRD meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera menerbitkan surat instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.
Baca Juga: Proyek Fisik Masih Nihil, DPRD NTB Ingatkan Proyek Molor Jangan Terulang Lagi
"Saya minta Pak Gubernur untuk mengeluarkan perintah dan instruksi ke OPD agar merealisasikan semua program yang ada," tegas Konco, sapaan karibnya.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya realisasi pelaksanaan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov NTB. Bahkan diperkirakan hingga pertengahan tahun ini, tercatat baru sekitar 10 persen paket pekerjaan yang telah berjalan. "Maka instruksi Pak Gubernur ini penting untuk mempercepat realisasi program di semua OPD," paparnya.
Ditegaskan, lambatnya realisasi menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat serapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Dengan progres yang masih sekitar 10 persen, tentu ini menjadi alarm bagi seluruh OPD. Kami meminta gubernur segera mengeluarkan surat instruksi agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat," tambah Konco.
Baca Juga: Lenangguar-Lunyuk Jadi Bahan Evaluasi, DPRD Desak Proyek Fisik Pemprov NTB Dikerjakan Awal Tahun
Menurutnya, percepatan pelaksanaan pekerjaan penting dilakukan untuk menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Selain berisiko menurunkan kualitas pekerjaan, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada rendahnya serapan anggaran daerah. Hal ini akan menyebabkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2026.
"Ujung-ujungnya akan menjadi SiLPA. Kan ini yang saat ini kita kritisi bahwa angka SiLPA di tahun anggaran 2025 lebih tinggi dari 2024. Naik seratus persen lebih," cetusnya.
Lebih jauh Konco secara spesifik mendorong percepatan pekerjaan fisik bidang infrastruktur. Seperti jalan, jembatan hingga sarana prasarana irigasi. Hal ini terbilang urgen karena tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan signifikan. Dari awalnya 86 persen turun menjadi 70-an persen tahun ini. Artinya, 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Kondisi itu baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Baca Juga: DPRD NTB Minta Kontraktor dan PPK Tanggung Jawab soal Molornya Proyek Lunyuk-Lenangguar
"Artinya semakin banyak jalan provinsi kita yang rusak. Seharusnya kan diikuti dengan pekerjaan fisik secepatnya," ungkapnya.
Pihaknya mendesak PUPRPKP NTB untuk melakukan perbaikan secara maksimal. Jika anggaran tidak cukup dari APBD provinsi, maka harus harus ada langkah pro aktif untuk meminta bantuan anggaran pemerintah pusat. "Kita ingin pusat menggelontorkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak ini," tandas politisi PAN itu.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Syamsul Fikri meminta pemprov mulai tancap gas. Tujuannya agar pekerjaan tidak molor sampai akhir tahun nanti.
"Asumsi kami kalau menyiapkan dokumen lelang kan sejak awal tahun. Sekarang sudah pertengahan tahun anggaran. Sehingga pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan Juni atau Juli," kata Fikri.
Baca Juga: Legislator Desak OPD Mulai Siapkan Dokumen Lelang agar Proyek Tidak Numpuk di Akhir Tahun
Ia meminta OPD terkait untuk berbenah. Molornya sejumlah pekerjaan tidak boleh lagi terulang tahun ini. Khususnya perbaikan jalan, jembatan, maupun jaringan irigasi. Termasuk sarana prasarana lainnya seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Politisi Partai Demokrat itu meminta proyek jalan provinsi long segment Lenangguar-Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, menjadi bahan evaluasi bagi OPD teknis. Khususnya di Dinas PUPRPKP.
Karena lelang dilakukan di akhir tahun, maka progres pekerjaan menjadi lambat. Hingga kini pekerjaan infrastruktur Lenangguar-Lunyuk belum tuntas. Meksipun sudah diberikan adendum atau tambahan waktu pekerjaan sampai tiga kali tetap belum tuntas. "Kami sungguh berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi semua OPD teknis," tegas Fikri.
Khusus proyek fisik, dia meminta OPD untuk mencermati kembali rekanan atau kontraktor. Kualitas pekerjaan 2025 harus menjadi dasar evaluasi dalam memilih rekanan. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, OPD terkait harus berani menolak kontraktor untuk tidak kembali mengerjakan proyek pemerintah. "Sikap tegas dari pemerintah sebagai pengguna anggaran ini penting agar rekanan juga serius," imbuh politisi asal Sumbawa itu.
Anggota Komisi IV lainnya Suharto mendorong OPD untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan. Mulai dari penyelesaian administrasi lelang, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. "Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat sehingga target pembangunan dan serapan anggaran tahun ini dapat tercapai secara maksimal," tegasnya. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida