LombokPost – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono dijadwalkan segera melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-NTB. Pelantikan serentak itu dijadwalkan tanggal 4 Juli atau Sabtu pekan ini.
Kepastian itu diperoleh usai rapat internal pengurus DPW PPP NTB dengan para ketua DPC se-NTB, Sabtu lalu (27/6). "Berdasarkan hasil rapat, kami dari DPW dan DPC memang sepakat di tanggal itu (4 Juli, Red)," kata Ketua DPW PPP NTB H Muzihir, Senin lalu (29/6).
Meski demikian, pihaknya akan mengomunikasikan kesepakatan itu dengan Ketua Umum Mardiono dan jajaran pengurus DPP. Karena hal itu harus disesuaikan dengan jadwal DPP. Apalagi DPW PPP di daerah lain juga sedang menjadwalkan pelantikan yang sama. "Kami sudah ke DPP untuk menyampaikan undangan pelantikan ke Pak Ketua Umum (Mardiono, Red)," ujar Muzihir.
Baca Juga: Gelar Musancab, PPP Lobar Tuntaskan Pembentukan PAC di 10 Kecamatan
Pelantikan serentak DPW dan DPC, sambung dia, sekaligus menjadi ajang konsolidasi para kader Partai Kakbah di Bumi Gora. Ini menandai soliditas kader dan kekuatan PPP di NTB. "Pelantikan ini dilakukan secara besar-besaran. Kami akan tunjukkan bahwa PPP adalah partai besar yang kokoh dan solid di NTB," ucapnya.
Muzihir menambahkan pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP se-NTB menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur partai hingga tingkat daerah. Ia meminta seluruh kader menjaga soliditas dan mengedepankan persatuan demi memperkuat organisasi dalam menjalankan program-program partai.
"Kepengurusan ini telah memiliki legitimasi dan dasar yang kuat di hadapan hukum dan organisasi," tegas politisi yang juga menjabat Ketua Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB itu.
Baca Juga: Sah! PPP NTB Serahkan SK 10 DPC, Muzihir: Ini Momen untuk Perkuat Konsolidasi
Pelantikan ini dilakukan menyusul dua putusan hukum yang memenangkan kubu Mardiono di tingkat DPP. Pertama, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan penggugat dalam perkara Nomor 444/G/2025/PTUN.JKT. Putusan itu berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono. Putusan ini menguatkan kepemimpinan Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Kedua, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan DPP PPP dalam perkara perselisihan internal partai. Dalam putusan perkara Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst, majelis hakim menolak dalil gugatan penggugat dan menerima eksepsi yang diajukan DPP PPP sebagai tergugat. Yaitu terkait dengan keabsahan SK DPW PPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersama Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Jabbar Idris.
Putusan PN ini dinilai semakin memperkuat legalitas kebijakan organisasi yang ditetapkan DPP PPP. Termasuk terkait penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Umum dan Wasekjen yang selama ini dipersoalkan sejumlah pihak.
Baca Juga: Prof Asikin: Kepengurusan PPP NTB Sah Secara Hukum
"Alhamdulillah, dua putusan hukum ini (PTUN Jakarta dan PN Jakarta Pusat, Red) makin memperjelas legalitas partai. Bahwa kewenangan penandatanganan dokumen organisasi oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal telah memiliki dasar hukum yang jelas sesuai ketentuan internal partai," kata Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari.
Ia pun mengajak seluruh kader PPP untuk kembali memperkuat soliditas organisasi dan fokus pada agenda konsolidasi politik menuju Pemilu 2029.
"DPW mengajak semua bersatu. Fokus kita adalah mempersiapkan kerja-kerja pemenangan partai di seluruh wilayah Provinsi NTB," jelas anggota DPRD NTB itu. (mar/r2)
Editor : Prihadi Zoldic