LombokPost – Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur dan pembangunan memprediksi proyek pemerintah daerah kembali menumpuk pada akhir tahun anggaran ini. Kondisi ini dipicu masih banyaknya paket pekerjaan yang belum masuk lelang. Padahal tahun anggaran 2026 sudah memasuki pertengahan tahun.
"Sampai sekarang masih minim. Jika polanya begini terus paket pekerjaan akan menumpuk lagi di akhir tahun," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Jumat (3/7).
Disampaikan, hingga memasuki Juli ini, progres pekerjaan fisik pemerintah daerah masih sangat rendah. Berdasarkan data DPRD, realisasi fisik diperkirakan baru sekitar 10 persen. Selebihnya masih dalam proses tender.
Baca Juga: Proyek Fisik Masih Nihil, DPRD NTB Ingatkan Proyek Molor Jangan Terulang Lagi
"Kami minta Pak Gubernur (Lalu Muhamad Iqbal, Red) memberi atensi khusus terhadap persoalan ini. Panggil OPD-OPD untuk mempercepat realisasi program," paparnya.
Konco menegaskan percepatan lelang penting dilakukan agar pelaksanaan proyek memiliki waktu yang cukup untuk dikerjakan. Selain meningkatkan kualitas pekerjaan, langkah tersebut juga dapat menghindari risiko keterlambatan akibat musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun.
DPRD mendorong proyek fisik pemerintah bisa terus dikebut. Khususunya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB dan OPD teknis lainnya.
Harapannya, saat memasuki pembahasan APBD Perubabahan (APBD-P) pada Agustus-September nanti, capaian pekerjaan minimal sudah mencapai 50 persen. "Kalau belum ada progres dan capaian masih minim, apa yang mau dievaluasi," cetusnya.
Baca Juga: Realisasi Program Baru 10 Persen, DPRD Minta Gubernur Iqbal Terbitkan Instruksi ke OPD
Dewan mengingatkan pola pengerjaan proyek yang terkonsentrasi pada akhir tahun tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan. Tapi juga meningkatkan risiko munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) apabila proyek tidak selesai tepat waktu. "Saya khawatir SiLPA tinggi tahun 2025 bisa terulang tahun anggaran 2026 ini," ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemprov NTB di bawah kendali gubernur dan sekda didorong untuk segera mempercepat seluruh tahapan pengadaan. Khususnya pekerjaan fisik yang hingga kini belum masuk tahapan lelang.
Anggota Komisi IV DPRD Abdul Rahim mendesak secara spesifik percepatan pekerjaan fisik bidang infrastruktur. Seperti jalan, jembatan hingga sarana prasarana irigasi.
Hal ini terbilang urgen karena tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan signifikan. Dari awalnya 86 persen turun menjadi 70-an persen tahun ini. Artinya, 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Kondisi itu baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. "Karena banyak banyak jalan provinsi yang rusak, seharusnya diikuti dengan pekerjaan fisik secepatnya," kata Bram, sapaan karibnya.
Baca Juga: Lenangguar-Lunyuk Jadi Bahan Evaluasi, DPRD Desak Proyek Fisik Pemprov NTB Dikerjakan Awal Tahun
Pihaknya mendesak PUPRPKP NTB untuk melakukan perbaikan secara maksimal. Jika anggaran tidak cukup dari APBD provinsi, maka harus harus ada langkah pro aktif untuk meminta bantuan anggaran pemerintah pusat. Karena masih sangat banyak jalan provinsi rusak, khususnya di Pulau Sumbawa. "Kami ingin pusat ikut memberi bantuan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak ini," ujarnya.
Anggota Komisi IV lainnya Iwan Panjidinata mendorong Dinas PUPRPKP dan OPD lainnya untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan. Mulai dari penyelesaian administrasi lelang, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
"Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat sehingga target pembangunan dan serapan anggaran tahun ini dapat tercapai secara maksimal," kata Iwan.
Baca Juga: Perbaikan Infrastruktur Jalan Terkendala Hujan, DPRD NTB Sentil Pelaksanaan Lelang
Selain percepatan lelang, dia meminta OPD untuk mencermati kembali rekanan atau kontraktor. Kualitas pekerjaan 2025 harus menjadi dasar evaluasi dalam memilih rekanan. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, OPD terkait harus berani menolak kontraktor untuk tidak kembali mengerjakan proyek pemerintah.
"Ada beberapa kontraktor yang di-black list berdasarkan hasil evaluasi 2025. Ini bisa jadi pedoman dalam memilih rekanan," tegas politisi asal Sumbawa itu. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji