LombokPost – Kasus hukum yang berujung pemberhentian Lalu Ahmad Zaini alias LAZ dari kader dan ketua DPW PAN NTB langsung berdampak pada agenda konsolidasi partai.
Fungsionaris DPW PAN NTB kembali menyusun ulang sejumlah agenda organisasi. Termasuk Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang rencananya akan digelar pada Agustus nanti. "Belum bisa (gelar Rakerda, Red). Kemungkinan nanti akan di-schedule ulang," kata Bendahara DPW PAN NTB Hasbullah Muis Konco, Rabu (22/7).
Awalnya, Rakerda PAN NTB akan digelar pada 1-2 Agustus nanti.
Agenda konsolidasi ini sudah dijadwalkan dalam rapat yang dipimpin LAZ tanggal 5 Juli lalu.
Salah satu agenda Rakerda adalah melantik relawan PAN yang bertugas di setiap TPS dalam Pemilu 2029.
"Selanjutnya kami serahkan ke DPP. Seperti apa dan bagaimana arahan DPP nanti kami menunggu," ujar Konco, sapaan karibnya.
Baca Juga: PAN NTB Bantah Ada Aliran Dana dari LAZ, Batal Beri Bantuan Hukum Setelah Dipecat Tidak Hormat
Disampaikan, saat ini DPP menginstruksikan PAN NTB untuk cooling down lebih dulu. DPP telah menginstruksikan seluruh pengurus daerah untuk tidak memberikan pernyataan terkait kasus yang menjerat LAZ.
Apalagi yang bersangkutan sudah dinonaktifkan sebagai ketua DPW dan mencabut keanggotaan dari kader PAN.
"Ada perintah DPP ke kami. Semuanya diserahkan ke DPP. Semua kebijakan ada di DPP. Kami diminta cooling down tidak membicarakan itu," ucap Konco.
Instruksi itu bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas organisasi sebagai dampak kasus hukum yang menjerat LAZ.
Adapun kepemimpinan organisasi kini dikendalikan penuh oleh DPP. Termasuk dalam hal penetapan pelaksana tugas (Plt) DPW PAN NTB. Tapi kepengurusan DPW, sambung Konco, masih tetap aktif. Mulai dari sekretaris, bendahara dan struktur pengurus DPW yang lain tetap berjalan seperti biasa.
"Struktur pengurus tetap ada. Tapi kendali kepemimpinan ada di DPP," pungkas anggota DPRD NTB itu.
Baca Juga: Usai Terjaring OTT KPK, PAN Pecat LAZ dari Kader dan Ketua DPW PAN NTB
Respons PKS NTB
Sementara itu, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini menjadi perhatian serius DPW PKS NTB. Sebab dalam Pilkada Lobar 2024, PKS menjadi salah satu partai pengusung pasangan LAZ dan Nurul Adha yang juga Ketua DPD PKS Lobar.
"Bagi PKS tentu kejadian ini sangat menyedihkan. Kami juga kehilangan kolega dan mitra (atas penangkapan Bupati LAZ oleh KPK, Red)," kata Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) DPW PKS NTB TGH Patompo Adnan.
Disampaikan, pihaknya sama sekali tidak pernah menduga terjadi operasi tangan tangan oleh KPK terhadap Bupati LAZ dan tersangka lainnya.
"Kita tidak pernah menduga, karena selama ini pemerintahan Lobar kelihatan baik-baik saja. Justru sudah ada sedikit perkembangan dan kemajuan daerah. Dan tiba-tiba terjadi seperti ini, memang agak kaget," paparnya.
Meski demikian, sambung dia, pemerintahan Pemkab Lobar harus tetap berjalan. Dan tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan agar roda pemerintahan tetap aktif melayani masyarakat.
Sehingga ketika kepala daerah berhalangan dengan berbagai alasan, maka pemerintahan secara otomatis dipimpin wakil kepala daerah, dalam hal ini wakil bupati.
"Tentu daerah tidak boleh kehilangan pemimpin. Sesuai aturan, mau tidak mau harus bersiap untuk itu," imbuh Patompo.
Sebagai kader, PKS NTB meminta Nurul Adha untuk bekerja sekuat tenaga. Melanjutkan program pembangunan daerah dan memberikan pelayanan terbaik ke rakyat Lombok Barat.
Baca Juga: Fee Proyek Diduga Dibayar dengan Alphard, Tim OTT KPK Sempat Ikut Nonton Bareng LAZ
"Kami berharap Bu Adha bisa menjalankan tugas secara lebih baik. Bagaimana pun roda pemerintahan harus terus berjalan untuk melayani masyarakat," pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan