LombokPost – Sektor transportasi NTB masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Jika dikelola dengan maksimal, fasilitas transportasi bisa menjadi salah satu potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD NTB dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Kamis (30/7).
"Kami melihat sektor transportasi menjadi aset yang masih potensial sebagai sumber PAD. Apalagi NTB ini adalah daerah kepulauan," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco.
Baca Juga: Optimalisasi Sumber PAD, DPRD Dorong Gubernur Iqbal Terapkan KPI
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pelabuhan Bangsal di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah pengelolaan diserahkan ke pemprov, kini pelabuhan penghubung menuju kawasan Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno) itu bisa menghasilkan retribusi ke daerah. Seperti retribusi pengelolaan pelabuhan hingga parkir kapal di sekitar pelabuhan.
Saat ini, jumlah PAD yang diperoleh Dishub dari tempat itu mencapai Rp 1,4 miliar lebih. Nah, dengan maksimalisasi pelayanan, seharusnya bisa lebih dari itu. "Agar retribusi lebih optimal, perlu ada penataan kembali jam operasional. Ini agar pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan menjadi lebih maksimal," papar Konco.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto mempertanyakan alasan Dishub NTB yang justru menurunkan target pendapatan pada tahun 2027. "Dengan pengelolaan sektor transportasi, seharusnya progres capaian PAD bisa meningkat dari 2025 ke 2026," ujar Sudirsah.
Baca Juga: Dukung Inventarisasi Aset, DPRD NTB Dorong Aset Daerah Jadi Mesin PAD
Ia mengusulkan agar Dishub juga memaksimalkan penyediaan armada bus operasional milik pemprov. Ini bisa disewakan ke pihak ketiga sebagai salah satu sumber pendapatan baru daerah. "Dalam kondisi keterbatasan fiskal saat ini, kami minta daerah harus kreatif dan inovatif dalam mencari tambahan pendapatan," imbuhnya.
Selain itu, masih minimnya penerangan jalan umum (PJU) di jalan-jalan provinsi juga tidak luput dari sorotan. Dewan meminta agar pemprov menempuh skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan PJU yang lebih banyak lagi. Inovasi pembiayaan itu untuk menyiasati keterbatasan anggaran daerah.
"Selama ini kan keterbatasan APBD menjadi hambatan utama dalam pengadaan lampu jalan. Saya kira KPBU dengan menggandeng badan usaha menjadi opsi untuk ditempuh," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Jalan Provinsi Masih Gelap, PJU Hanya Dianggarkan Rp 2 Miliar, DPRD Dorong Pemerataan
Anggota Komisi IV lainnya Iwan Panjidinata menyoroti tentang penggunaan anggaran alokasi penunjang sebesar Rp 11,11 miliar di Dishub NTB. Anggaran yang bersifat administratif ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan publik.
"Kami menilai perlunya efisiensi pada belanja penunjang Dinas Perhubungan ini. Jangan sampai juga ujung-ujungnya menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Red)," tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) NTB Ervan Anwar mengatakan siap menjawab tantangan Komisi IV DPRD NTB itu. Disampaikan, pihaknya merencanakan peningkatan pagu indikatif Dishub NTB dari sekitar Rp 13,9 miliar tahun ini menjadi Rp 25,66 miliar tahun 2027. Tambahan anggaran tersebut diarahkan pada rehabilitasi pelabuhan, peningkatan terminal tipe B, pengembangan keselamatan lalu lintas, penyediaan fasilitas jalan, hingga penguatan konektivitas transportasi antarsimpul.
"Ini untuk meningkatkan akses menuju kawasan strategis, destinasi wisata, pelabuhan, bandara, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih terbatas," kata Ervan.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Dukung KPBU, Nilai Jadi Solusi Percepatan Penyediaan PJU
Soal Pelabuhan Bangsal, Dishub mengakui penerimaan retribusi pelabuhan juga belum optimal. Selain itu, juga muncul keluhan wisatawan terhadap kualitas fasilitas pelayanan di pelabuhan tersebut. "Ini akan terus kami perbaiki dalam meningkatkan pelayanan," jelas Ervan.
Lebih jauh ia menyampaikan realisasi keuangan semester satu tahun 2026 mencapai 43,20 persen. Realisasi ini meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar 25,38 persen. Realisasi fisik juga naik dari 28,07 persen menjadi 44,93 persen. Dari sisi pendapatan, hingga semester I tahun 2026 telah terealisasi Rp 857,23 juta atau 49,55 persen dari target sebesar Rp 1,73 miliar. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan