LombokPost – Celah aturan tata tertib (Tatib) DPRD Kota Mataram disebut masih memungkinkan anggota dewan menghindari sanksi atas ketidakhadiran dalam rapat maupun paripurna. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Mataram Bakti Jaya mengakui, ada anggota dewan memanfaatkan celah tersebut.
Polanya, anggota tidak hadir sekali, kemudian kembali hadir pada agenda berikutnya. Dengan begitu, ketidakhadiran mereka tidak tercatat secara berturut-turut.
“Dia bermain di Tatib kita. Jadi kadang-kadang mereka itu nggak paripurna sekali, besoknya masuk lagi, kita nggak bisa hitung,” kata Bakti, kamis (19/8).
Dia menjelaskan, Tatib DPRD mengatur tiga tingkatan sanksi bagi anggota dewan, yakni ringan, sedang, dan berat. Sanksi berat dapat diproses apabila anggota tidak hadir dalam rapat atau paripurna selama tiga kali berturut-turut.
Baca Juga: Setujui 3 Raperda Pemkot! DPRD Mataram Minta Regulasi Baru Jangan Cuma Jadi 'Macan Kertas'
“Kalau tiga kali berturut-turut tidak hadir, itu kita pasti proses dan kita kenakan sanksi,” tegasnya.
Namun, ketentuan tersebut membuat BK kesulitan menindak anggota yang hanya sesekali mangkir. Sebab, ketika anggota kembali hadir di agenda berikutnya, rangkaian ketidakhadirannya terputus.
Bakti menegaskan, BK tidak bisa menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan dugaan. Lembaga tersebut membutuhkan catatan, laporan, maupun bukti yang jelas sebelum memproses dugaan pelanggaran.
“Kita di BK ini hampir sama seperti penegak hukum. Kita harus mempunyai alat bukti atau laporan,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta seluruh pihak, termasuk wartawan, ikut menyampaikan informasi jika menemukan anggota dewan diduga tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Bakti, sejauh ini memang ada anggota yang pernah tidak mengikuti rapat atau paripurna.
Baca Juga: Top 5 Pemain AC Milan yang Selangkah Lagi Meninggalkan Klub, Kebanyakan Formula Pinjaman
Namun, ketidakhadiran tersebut tidak berlangsung tiga kali berturut-turut. Sehingga belum memenuhi ketentuan untuk dikenai sanksi berat.
Ironisnya, persoalan kedisiplinan anggota juga belum banyak dilaporkan oleh pimpinan fraksi kepada BK. Bakti menyebut, hingga kini belum ada ketua fraksi menyampaikan secara resmi persoalan anggotanya.
“Untuk sementara ketua fraksi ini belum ada yang menyampaikan persoalan anggota dia. Kalau bisa dipertanyakan ke ketua-ketua fraksi,” katanya.
Sebagai Ketua Fraksi NasDem, Bakti mengatakan dirinya tetap akan menegur anggota fraksinya. Apabila ditemukan tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, kehadiran anggota dewan bukan sekadar memenuhi daftar absensi. Mereka memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Baca Juga: Bunda Kikin Turun Tangan! Ini Cara Kreatif TP PKK Mataram Merangkul Lintas Iman demi Generasi Digita
“Kalau memang ada anggota (absen tanpa keterangan), kenapa nggak saya tetap tegur? Agar tugasnya dijalankan,” tandasnya.
Sorotan terhadap kedisiplinan anggota DPRD Kota Mataram mendapat tanggapan dari Fraksi Amanat Nurani Bangsa (ANB). Fraksi gabungan PAN, Hanura, dan PKB itu memastikan seluruh anggotanya tetap berkomitmen menaati tata tertib (Tatib) dewan.
Ketua Fraksi ANB Ahmad Azhari Gufron mengatakan, kedisiplinan anggota menjadi perhatian di internal fraksi. Ia menegaskan, setiap ketidakhadiran anggota tetap memiliki catatan dan harus dikoordinasikan.
“Kalau kami dari fraksi, tentunya sangat patuh dengan aturan,” jaminnya.
Baca Juga: Update Cedera Skuad Arsenal, Bruno Guimaraes Masih Meragukan
Dia mencontohkan kondisi terbaru di internal Fraksi ANB. Dari empat anggota, tiga di antaranya hadir dalam agenda dewan.
Satu anggota tidak hadir karena sedang menjalankan agenda Muscab partainya. Namun ia menjamin, ketidakhadiran tersebut bukan tanpa alasan.
Setiap anggota yang berhalangan hadir tetap berkoordinasi dengan fraksi sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. “Intinya, di Fraksi Amanat Nurani Bangsa itu tetap hadir. Semua anggota fraksi terdiri dari tiga partai, PAN, Hanura, dan PKB,” ujarnya.
Gufron juga memastikan, selama sekitar dua setengah tahun masa kepemimpinan fraksi, tidak ada persoalan anggotanya. Apalagi sampai berujung ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Mataram.
Dia menambahkan, meski Fraksi ANB merupakan gabungan tiga partai dengan latar dukungan politik yang berbeda, konsolidasi internal sejauh ini berjalan baik. Perbedaan tersebut disebut tidak menjadi hambatan menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.
Baca Juga: FHI NTB Kirim Tim Terbaik ke Kejurnas Hockey Indoor 2026, Intip Target Besarnya
“Walaupun kita beda dukungan, sama. Egosektoral masih bisa terkonsolidasi dengan baik,” katanya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan