LombokPost-DPRD NTB mendorong Gubernur Lalu Muhamad Iqbal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Terutama setelah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penggabungan sejumlah OPD.
Ketua Komisi I DPRD NTB Moh. Akri mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah evaluasi yang menjadi kewenangan gubernur. “Kami dari komisi I sangat mendorong dan mendukung gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD-OPD. Itu yang memang dijanjikan,” ujar Akri kepada wartawan.
Menurut dia, pembenahan perlu dilakukan terhadap seluruh jajaran birokrasi. Sebab masih ditemukan sejumlah persoalan dalam penataan aparatur. Salah satu yang menjadi sorotan komisi I adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
Akri menyebut, pihaknya banyak menerima masukan terkait kebijakan penempatan pegawai. Termasuk penempatan pejabat fungsional maupun pejabat struktural.
Penempatan pegawai, kata dia, harus disesuaikan dengan kompetensi dan spesialisasi masing-masing. Jangan sampai aparatur ditempatkan tidak sesuai keahlian.
“Banyak masukan yang kami terima mengenai SK-SK penempatan pegawai yang tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai dengan spesialisasi keahliannya,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kinerja organisasi. Bahkan berpotensi menimbulkan disfungsi pada sejumlah instansi.
Selain penempatan pegawai, komisi I juga menyoroti masih adanya jabatan yang kosong. Sejumlah jabatan masih diisi pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dalam waktu cukup lama.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
