LombokPost-Honor guru dan tenaga kesehatan PPPK paro waktu di Lombok Barat (Lobar) yang disebut hanya Rp250 ribu per bulan menjadi perhatian serius DPRD setempat.
Legislatif memastikan akan mengawal pembahasan anggaran untuk mendongkrak honor tersebut agar lebih layak.
Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah sedang membahas persoalan tersebut.
"Kami di dewan tidak pernah berpaling dari kepentingan masyarakat, khususnya para guru atau tenaga pendidik," katanya.
Menurut dia, rendahnya honor yang diterima PPPK paro waktu perlu dicarikan solusi. DPRD, kata dia, masih melakukan pembahasan bersama pihak terkait. "Saat ini pembahasan sedang berlangsung dan kita terus berusaha untuk mereka," ujarnya.
Baca Juga: Figur Non Partai Pengusung Muncul di Bursa Wabup Lobar, Ada Nama Farin, Ivan Hingga Anton
Ivan belum bisa memastikan besaran kenaikan honor yang akan diperjuangkan. Dia mengatakan, keputusan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dia juga tidak ingin memberikan janji yang belum pasti kepada para guru. "Saya tidak menjanjikan atau kami tidak berjanji, tetapi kami sedang berusaha keras untuk mereka," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuriansah mengatakan, honor PPPK maupun PPPK paro waktu idealnya mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Karena itu, DPRD akan mengawal pembahasan anggaran agar honor yang sebelumnya tergerus hingga Rp 250 ribu dapat ditingkatkan.
Perjuangan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik. Tenaga kesehatan juga menjadi perhatian.
"Kami melihat proyeksi dan plafon anggaran APBD Murni. Insya Allah kami upayakan agar angka tersebut bisa ditingkatkan, baik untuk guru maupun tenaga kesehatan," kata Syamsuriansah.
Dia memastikan DPRD akan mengawal proses penganggaran tersebut. Masukan dan kritik dari masyarakat juga akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran.
Baca Juga: DPRD LOBAR Atensi Nasib Puluhan P3K Paro Waktu Menggantung
DPRD Lobar, lanjut Syamsuriansah, akan mencari formula anggaran yang lebih proporsional. Porsi untuk kesejahteraan PPPK paro waktu diupayakan meningkat.
Namun, penganggaran tetap harus diselaraskan dengan kemampuan APBD. Program pembangunan daerah lainnya juga harus tetap berjalan. "Kami tetap akan kawal prosesnya," pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post