LombokPost-Krisis air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara, mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata.
Sejumlah wisatawan asing dilaporkan memilih melakukan early check out atau meninggalkan akomodasi lebih cepat karena persoalan ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut mendapat sorotan Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat-Lombok Utara Raden Nuna Abriadi.
Dia menyayangkan persoalan krisis air bersih sampai berdampak pada kenyamanan wisatawan.
“Persoalan check out lebih cepat wisatawan asing ini sangat kami sayangkan dan sangat merugikan bagi pendapatan asli daerah Lombok Utara,” ujarnya.
Baca Juga: Kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree di Lombok
Menurut Raden Nuna, kondisi tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi perkembangan pariwisata Lombok Utara dan NTB secara umum. Terlebih, Gili Trawangan merupakan salah satu destinasi wisata yang dikenal hingga mancanegara.
“Ini menjadi preseden tidak baik bagi pariwisata Lombok Utara dan NTB pada umumnya. Ini pasti akan menjadi berita yang mendunia,” katanya.
Dia khawatir persoalan krisis air bersih membuat wisatawan dari berbagai negara berpikir ulang untuk berkunjung ke NTB.
Sebab, air merupakan kebutuhan primer, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Pemda Lombok Utara harus segera mengambil kebijakan konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih di Gili Trawangan terpenuhi.
“Ini kebutuhan primer. Bukan hanya bagi wisatawan, tetapi semua kita. Mari kita kesampingkan persoalan menyangkut keuntungan dan yang lainnya. Kedepankan fungsi pelayanan,” tegasnya.
Baca Juga: Bahasa Sasak Mulai Jarang Digunakan Anak-anak
Raden Nuna juga mendorong Pemkab Lombok Utara segera turun meninjau kondisi sebenarnya di lapangan. DPRD NTB, lanjut dia, akan melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara serta Pemprov NTB.
Terpisah, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan mengatakan, persoalan air bersih di Gili Trawangan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, hingga pelaku industri pariwisata.
“Kalau berkolaborasi. Jangan sampai tumpang tindih peraturan pemerintah. Harusnya dari level terbawah sampai teratas berkoordinasi dengan industri,” ujarnya.
Kusnawan mengungkapkan, dampak krisis air tersebut sudah dirasakan langsung pelaku usaha pariwisata. Lebih dari 300 wisatawan disebut melakukan early check out. Bahkan, terdapat tamu yang membatalkan kunjungan dan meminta pengembalian dana (refund).
Pihaknya mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden melalui surat. Aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara.
Kusnawan menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai PDAM yang tidak mau mengurus penyediaan air. Namun, terdapat persoalan perizinan yang hingga kini belum menemukan jalan keluar.
“Kami surati presiden tadi pagi melalui beberapa pihak. Agar persoalan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Ini bukan karena PDAM tidak mau mengurus, tetapi buntu. Ini persoalan ego sektoral,” tandasnya.
Dia mengingatkan, pariwisata tidak akan berjalan berkelanjutan jika kebutuhan dasar seperti air bersih tidak tersedia. Jika tidak segera ditangani, krisis tersebut dikhawatirkan memicu krisis kepercayaan terhadap Gili Trawangan dan pariwisata NTB secara keseluruhan.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post