LombokPost — Anggota DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok H Muazzim Akbar memberikan perhatian serius terhadap persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Persoalan ini mencuat seiring dengan pemberlakuan sistem satu data yang terintegrasi secara nasional.
Menurut Muazzim, saat ini sistem pendataan telah beralih menggunakan kebijakan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Namun, dalam proses penerapannya, ditemukan sejumlah data dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tidak sinkron dan tidak masuk ke dalam sistem.
"Akibatnya, banyak warga negara Indonesia yang setelah diverifikasi justru masuk ke dalam kategori desil 1 atau desil 2 secara keliru," beber Muazzim.
Menyikapi hal tersebut, Muazzim mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran BPJS di seluruh Indonesia.
Instruksi utama yang ditekankan adalah agar penanganan pasien di rumah sakit tidak boleh terhalang oleh status kepesertaan BPJS yang bermasalah atau nonaktif.
"Siapapun yang masuk di rumah sakit, tidak usah dipikirkan urusan masalah BPJS-nya ada atau tidak ada," ujar Muazzim Akbar saat memberikan keterangan.
Baca Juga: Alfonsus Gani Akui Suap LAZ dan Sudirman Agar Dapat Proyek
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan subsidi besar guna menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Dalam kalkulasi tahunan, defisit BPJS secara nasional mencapai sekitar Rp 20 triliun per tahun.
Untuk menopang pembiayaan tersebut, pemerintah mulai tahun ini menggelontorkan subsidi khusus sebesar Rp 200 triliun untuk mengatasi defisit layanan jaminan kesehatan tersebut.
Dengan adanya alokasi anggaran dan instruksi langsung dari kepala negara ini, Muazzim menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.
Baik yang mengalami kendala data hilang atau tidak terdaftar tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
"Siapapun yang masuk rumah sakit, tidak perlu memikirkan BPJS Kesehatannya aktif atau tidak. Karena pemerintah pusat sudah subsidi Rp 200 triliun," tegasnya.
Sambil pelayanan medis berjalan di rumah sakit, proses perbaikan data warga yang tidak tepat sasaran. Seperti warga mampu yang masuk dalam kategori desil bawah terus diperbaiki secara bertahap mulai dari tingkat desa.
Sejak awal tahun Sebanyak 322.558 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) atau BPJS Kesehatan gratis di NTB dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Konsorsium UB-UMM-UNRAM Petakan Potensi 6 Desa Berdaya di NTB
Rincian wilayah terdampak di NTB seperti Kabupaten Lombok Barat mencapai 46.926 peserta dinonaktifkan. Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah sekitar 92.000 peserta sempat dinonaktifkan sebelum kemudian sekitar 66.000 peserta di antaranya berhasil direaktivasi.
"Kami kaget tiba-tiba BPJS Kesehatan kami tidak aktif saat berobat. Untungnya meski tidak aktif, kami lapor ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan kami tetap dilayani di rumah sakit," syukur Mustaman, salah satu warga asal Lombok Barat.
Penyebab penonaktifan ini merupakan bagian dari kebijakan pembersihan dan pembaruan data nasiona Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sumber : Lombok Post