----
Rabu (26/1) pagi, sebanyak 26 kepala dusun (kadus) se-Desa Ganti berkumpul di kantor desa. Bukan karena ada rapat mendadak, program vaksinasi, atau pun pembagian bantuan sosial. Melainkan, mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana banjir.
Sosialisasi dijalankan karena Desa Ganti menjadi salah satu desa rawan banjir. Setiap musim hujan setiap tahunnya pasti banjir.
Salah satunya di Dusun Gantar. Di tempat itu, dekat sekali dengan aliran sungai. Setiap kali banjir, air bah meluap hingga ke rumah-rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter, bahkan lebih.
Kondisi diperparah lagi karena aliran sungai menyempit. Akibat pembangunan rumah, oven-oven tembakau hingga sarana dan prasarana pendukung. Belum lagi, sampah yang dibuang sembarangan. Atas dasar itulah, mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) turun tangan memberikan edukasi.
Harapannya, warga mulai menjaga lingkungannya masing-masing. Kemudian mulai mengerti dan siap siaga ketika terjadi bencana banjir. Mereka menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng.
“Kalau bukan sekarang kapan lagi,” tandas Ketua KKN Fakultas Hukum Hari Satama Dupa Nobia pada Lombok Post.
Apa yang dijalankan KKN Fakultas Hukum Unram tersebut, bukan semata-mata mencari nama, apalagi mencari panggung atau nilai lebih dari kampus. Melainkan murni membantu masyarakat. Jika terjadi banjir, mereka harus dengan cepat menyelamatkan diri sendiri dan keluarga masing-masing.
Jika memungkinkan, maka bisa menyempatkan waktu, guna menyelamatkan harta dan benda. Hanya saja, yang paling penting dan yang paling utama yakni, bagaimana warga menjaga lingkungan tetap bersih. Caranya, membuang sampah di tempat yang sudah disediakan.
Bila perlu, pemerintah desa memasang plang-plang bertuliskan larangan membuang sampah. Baik yang terbuat dari kayu, besi atau bisa memakai baliho, atau stiker. Kemudian menyiapkan sebanyak-banyaknya tempat pembuangan sampah (TPS). Bila perlu berbasis dusun per dusun.
Kemudian sampah-sampah disetiap TPS diambil kembali, guna diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Tambah bagus lagi, warga bisa memilih dan memilah sampah organik dan non organik. Untuk sampah organik bisa dijadikan pupuk. Sedangkan non organik sebagai bahan-bahan kerajinan.
Cara itu, menurut kalangan mahasiswa KKN Fakultas Hukum Unram lebih efektif dan bernilai ekonomis. Sekarang tinggal pemerintah desa menjalankannya. Tentu lewat kebijakan, regulasi dan anggaran yang ada. (dss/r5) Editor : Rury Anjas Andita