Terhadap kendala-kendala yang terjadi, pihaknya ingin pemkab bergerak cepat mengatasi. Jika tidak mampu, maka sebaiknya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Bila perlu meminta bantuan pemerintah pusat. “Bersamaan dengan itu program reboisasi hutan juga harus dijalankan,” pesan.
Dia menekankan, program itu harus dimulai dari sekarang. Baik wilayah utara maupun wilayah selatan. Kondisinya saat ini, sebagian besar gundul. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Loteng pun sampai berkeluh kesah. Itu akibat sumber mata air yang terus menyusut, bahkan hilang.
“Jangka pendek dan jangka menengah yakni, bangun embung-embung rakyat. Bila perlu per desa ada,” papar politisi PBB Loteng tersebut.
Embung-embung itu, kata Arif, bisa digunakan untuk irigasi pertanian dan pengelolaan air bersih. Semakin bagus lagi, dibarengi dengan pembangunan sumur bor. Bila perlu pemerintah desa ikut bergerak.
Jika program-program itu dilaksanakan, pihaknya optimis Gumi Tatas Tuhu Trasna akan bebas dari kekeringan. Untuk mewujudkannya memang membutuhkan anggaran besar, waktu dan tenaga banyak. Namun, kenapa tidak dilaksanakan secara bertahap.
Sementara itu, Bupati Loteng HL Pathul Bahri mengatakan, pemerintah pusat dan anggota DPR RI dapil Pulau Lombok kembali mengangkat rencana pembangunan Dam Mujur. Pemkab langsung bergerak cepat melakukan rapat-rapat koordonasi. Itu bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.
Kemudian, para kepala desa (kades) dan kepala dusun (kadus) yang terdampak pembangunan Dam Mujur. Hasilnya, land aquisition resettelement action plan (Larap), atau studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman warga yang harus secepatnya diselesaikan.
“Kita bersyukur pembiayaan Larap disiapkan BWS,” tandas Pathul, di tempat terpisah.
Lebih lanjut, pihaknya mengimbau agar warga mendukung dan mensukseskan pembangunan Dam Mujur tersebut. Karena keberadaannya mampu mengatasi kekeringan setiap tahunnya. (dss/r5) Editor : Rury Anjas Andita