"Ini aksi damai, studi banding kades yang rutin digelar tiap tahun itu kami nilai tidak bermanfaat, terlebih ini ke Batam dan lanjut ke Singapura," ucap Ketua Gapura NTB Adipati pada wartawan di sela-sela unjuk rasa.
Menurut dia, berdasarkan fakta di lapangan, hasil studi banding para kades tidak ada yang bisa diterapkan di desa masing-masing. Sehingga, pihaknya menuntut dinas terkait menghentikan studi banding yang terkesan menghamburkan APBDes. Mengingat anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 12 juta per kades.
"Kami juga tidak anti dengan studi banding, namun dengan catatan," lanjutnya.
Kalau pun tetap ada studi banding, diharapkan ada evaluasi dari studi banding tahun sebelumnya. Jika tidak ada hasil, maka pemerintah harus mencoret anggaran studi banding.
"Coret saja, jika output tak jelas. Berapa banyak uang itu jika dialihkan untuk santuni anak yatim, bedah rumah, bantuan sosial," sindirnya.
Tidak itu saja, studi banding ke Batam dan lanjut ke Singapura dinilai tak ada relevansi. Bahkan terkesan hanya berfoya-foya, sebab dari daftar rundown kegiatan yang dikantongi tak satupun ada kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaaan.
Tudingan ini bukan tanpa alasan. Kata dia, dari sebagian besar kades yang ikut studi banding mengaku hanya jalan-jalan.
"Ini hanya foto-foto, belanja. Tiga hari di Batam, satu hari ke Singapura, isinya berbelanja semua," tegas Adipati.
Terpisah, Kepala Dinas PMD Loteng Lalu Rinjani mengatakan, manfaat studi banding untuk menambah wawasan, jejaring kerja, menambah keterampilan dalam berinovasi yang dapat diterapkan di desa masing-masing.
"Hal-hal baik apa saja yang bisa kita tiru, apakah manajemen, pengelolaan keuangan, pariwisata atau sumber daya manusia. Itu semua bisa diketahui apabila kita langsung datang berkunjung ke sana," katanya.
Terkait kunjungan ke Batam, sambung Rinjani, para kades melakukan studi tiru penanganan tenaga kerja melalui model pembangunan forum kewaspadaan dini masyarakat.
"Karena Kota Batam sedang mengarah kesana, apalagi Batam menjadi pintu keluar masuk tenaga kerja dari dan menuju Malaysia. Outputnya bisa berupa kebijakan, kerja sama dan pengelolaan sumber daya alam dan manusianya," tukasnya. (ewi/r10) Editor : Administrator