LombokPost--Program beasiswa kedokteran tahfiz Alquran milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) perlu ditiru Pemprov NTB. Salah satunya, pada program beasiswa ke luar negeri yang saat ini tidak dilanjutkan kembali lantaran membebankan APBD NTB.
"Karena lebih transparan, by name by address. Ini (program beasiswa kedokteran tahfiz Alquran, red) bagus untuk diterapkan. Tidak menggerogoti APBD," tegas Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah Ruslan Turmudzi di kantor bupati, Senin (27/11).
Diketahui, anggaran untuk program beasiswa keluar negeri ini sangat membebani pemerintah. Lantaran, anggaran yang digelontorkan untuk program unggulan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zul-Rohmi tersebut tidak sedikit, yakni mencapai Rp 150 miliar selama lima tahun terakhir.
"Sehingga disetop untuk penerimaan mahasiswa baru, namun yang sedang berjalan tetap dilanjutkan," timpalnya.
Meski melanjutkan yang sudah berjalan, diakui tetap juga membebani anggaran provinsi yang mencapai Rp 10 miliar lebih. Sehingga, disarankan bagaimana provinsi dapat mengadopsi program beasiswa serupa milik Pemkab Loteng. Dimana anggarannya dari sumbangan atau sedekah dari para pegawai ASN lingkup Pemkab Loteng.
"Sementara awalnya kan dibebankan dari dana CSR, tapi lambat laun grogoti APBD NTB," tegas politisi senior PDI-P ini.
"Padahal dalam kewenangan provinsi tidak ada itu mengatur perguruan tinggi. Provinsi hanya mengatur SMA dan SLB," tambah dia.
Anggota Komisi IV DPRD NTB ini menjelaskan, namanya program beasiswa haruslah diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu namun dari sisi akademis pesertanya pintar dan cerdas. "Karena ini bersifat politik, ada kepentingan pribadi membuat program ini pun tidak objektif," imbuh Ruslan.
Jika provinsi benar-benar ingin menjalankan program beasiswa dengan niat membantu masyarakat tidak mampu, maka harus lebih selektif. Dengan menurunkan tim verifikasi dan validasi, tengok langsung kondisi rumah dan orangtua calon peserta beasiswa.
"Agar tidak seperti sekarang, anak yang orang tuanya mampu, punya mobil, rumah besar justru dapat beasiswa ini," sindirnya.
Sehingga sekarang Pemprov NTB mengambil jalan tengah deng mereposisi program. Dengan lakukan pembenahan hingga dapat atau tidak dilanjutkan kembali oleh gubernur definitif. "Kita tetap setuju dilanjutkan, namun harus lebih selektif, terverifikasi dan tervalidasi," tandas Ruslan. (ewi)
Editor : Hidayatul Wathoni