LombokPost-Hari terakhir, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah berlangsung alot dan memanas.
Para saksi partai politik (parpol) dan saksi caleg pun meluapkan kekesalan dengan melempar sejumlah kursi dan sempat mengenai layar rekapitulasi suara.
Itu dilakukan sebagai wujud tidak puas terhadap jawaban dan solusi yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng.
Para saksi parpol menuding telah terjadi penggelembungan dan pencurian suara yang dilakukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Pujut.
Serta tidak adanya tindak tegas dari Bawaslu Loteng atas laporan yang disampaikan saksi caleg dan saksi parpol.
"Berapa banyak suara saya hilang di Pujut, karena ada yang maling suara," tegas caleg DPRD Loteng Lalu Buntaran saat interupsi rapat pleno, Selasa (5/3).
Senada, saksi DPD RI Lalu Tajir Syahroni sekaligus caleg dari PPP mengatakan, kecurangan pemilu terjadi di setiap kecamatan se-Loteng bukan hanya Kecamatan Pujut semata.
Diantaranya, politik uang yang terjadi saat minggu tenang pencoblosan.
Ada juga indikasi, ketika di tempat pemungutan suara (TPS) pengguna hak suara sudah tetapkan calonnya namun hasil pemungutan dan penghitungan berbeda.
"Lain dicoblos, lain ditulis namanya, lain jumlahnya, ditipe-x lagi, ada apa ini," tanyanya.
Hal mencurigakan lainnya, kata dia, hasil pemungutan suara tingkat TPS tidak serta merta langsung diupload ke sistem.
Sehingga ini menjadi peluang terjadinya kecurangan.
"Harusnya kan langsung diupload, tapi ini tidak dilakukan malah disimpan dulu hingga hari terakhir belum diupload," tegas Lalu Tajir.
Ia pun menantang pihak penyelenggara pemilu untuk membuka kotak suara.
Menurutnya, disana terdapat banyak bukti tipe-x dan berpotensi berubahnya jumlah suara para caleg dan parpol.
"Ini terjadi diseluruh TPS, percuma ada pengawas karena mereka bermain disana, mau lapor kemana kita," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng Hendri Harliawan menyampaikan, jika ada keberatan yang disampaikan parpol dapat dituangkan dalam form keberatan.
"Kita berikan ruang terhadap kawan saksi untuk laporkan ke Bawaslu," singkatnya. (ewi)
Editor : Kimda Farida