LombokPost--Pemerintah daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) turut memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun ini.
Upacara dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Loteng HM Nursiah di halaman kantor bupati.
Upacara yang berlangsung lancar dan khidmat ini dihadiri oleh seluruh ASN lingkup Pemda Loteng.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan arahannya yang disampaikan oleh Wabup Loteng HM Nursiah.
Melalui tema Hari Otonomi Daerah XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas dalam membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.
"Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," kata Nursiah, Kamis (25/4).
Dalam amanah Mendagri, disampaikan pula agar meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, melalui reformasi birokrasi.
Serta peningkatan kapasitas dan integritas seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah, baik kepala daerah, DPRD, maupun pegawai negeri sipil.
Dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah atu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kata Nursiah, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
"Termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah," ucap politisi Golkar ini.
Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif. Berupa meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM), bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
Kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya, peningkatan ini diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lainnya," kata mantan Sekda Loteng ini.
Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik namun yang lain masih rendah, kata Nursiah, perlu kiranya dilakukan evaluasi guna memastikan program dalam APBD tepat sasaran, efektif dan efisien.
"Yang masih rendah PAD-nya diimbau Mendagri agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat," tutup Nursiah yang digadang-gadang maju Pilkada Loteng ini. (ewi)
Editor : Kimda Farida