LombokPost--Puluhan massa aksi dari masyarakat Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan menggeruduk kantor Bupati Loteng.
Mereka menagih janji terhadap sejumlah tuntutan yang dilayangkan pada aksi sebelumnya.
Unjuk rasa pun menimbulkan kemacetan lalu lintas di depan kantor.
Bahkan terjadi aksi dorong mendorong antara massa dengan kepolisian dan petugas Satpol PP Loteng.
Penjelasan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap sejumlah tuntutan yang disampaikan tidak cukup memuaskan massa.
Mereka mendesak untuk berorasi ke halaman kantor bupati.
Serta meminta pimpinan daerah hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya untuk menemui mereka.
Aksi massa yang diijinkan berorasi di depan lobi kantor bupati mendapat pengamanan berlapis dari kepolisian dan Satpol PP Loteng.
Sesekali aksi dorong mendorong hingga melempar air minum mewarnai demo tersebut.
Hingga akhirnya Sekda Loteng bersedia menemui massa dengan catatan mereka diminta turun ke halaman kantor bupati.
Pertemuan dan pembicaraan pun berlangsung alot, hingga akhirnya sekda bersedia menandatangani sejumlah tuntutan massa aksi.
Atas sikap tersebut, massa aksi pun semringah dan menyempatkan untuk berfoto bersama sekda.
Hingga akhirnya massa membubarkan diri setelah mengantongi kesepakatan yang dibubuhi tanda tangan dan stempel Sekda.
Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya yang dikonfirmasi membenarkan telah menandatangani tuntutan massa aksi dengan catatan akan diperjuangkan tahun ini.
Hal ini dilakukan karena menurutnya masih ada potensi untuk anggaran perbaikan jika ada silpa setelah proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Setelah ini selesai baru kita tahu (berapa sisa anggaran yang dapat dialihkan untuk perbaikan jalan, red)," katanya pada wartawan, Senin (29/4).
Selain anggaran, hal yang menjadi pertimbangan adalah persoalan waktu pelantikan anggota DPRD Loteng terpilih.
Sebab kemungkinan besar, pembahasan APBD Perubahan 2024 akan dibahas oleh mereka.
"Siapa yang akan membahas perubahan ini kan belum jelas, sehingga tidak bisa juga kita ambil putusan sepihak," tegas Sekda Firman.
Dalam catatan yang akan diperjuangkan, kata mantan kepala Dinas PUPR Loteng ini ada dua hal yang diparaf olehnya dan jadi perhatian. Yakni, perbaikan ruas jalan Pengembur menuju Mawun dan pembangunan puskesmas baru di wilayah Pujut bagian barat.
"Bisa tidaknya keduanya diselesaikan atau salah satu, kita lihat dari silpa itu nantinya," ucap Sekda Firman.
Koordinator Lapangan Aksi Supardi Yusuf mengatakan, ada lima tuntutan yang disampaikan antara lain, perbaikan ruas jalan Pengembur-Mawun, perbaikan ruas jalan Sengkol-Pengembur, perbaikan ruas jalan Tumpak-Prabu, perbaikan ruas jalan Bencot-Munsun di Desa Kerama Jati, serta pembangunan puskesmas rawat inap di Pujut bagian barat.
"Ini adalah buah hasil setelah kami berjuang dan menyuarakan apa yang diharapkan masyarakat. Tuntutan ini murni untuk masyarakat, tidak ada tendensi apa pun. Kami sangat bersyukur Pak Sekda bersedia menemui kami semua," tutupnya. (ewi)
Editor : Kimda Farida