LombokPost-Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Lombok Ate Untuk Kemanusiaan (LAUK) mempertanyakan kondisi tata kelola Pasar Renteng maupun pasar lainnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah (Loteng).
Hearing pun dilakukan dengan bertemu langsung anggota DPRD Loteng beserta dinas terkait.
“Kami melihat tata kelola Pasar Renteng maupun pasar-pasar lainnya memprihatinkan,” ungkap Koordinator LAUK Hamzanwadi usai hearing di aula kantor DPRD Loteng, Senin (17/3).
Ia menuturkan, dari hasil investigasi tata kelola pasar dinilai kurang tepat karena pembeli lebih terkonsentrasi berbelanja di bagian luar.
Sementara di bagian dalam pasar sepi pengunjung. Selain itu, pengelolaan pasar yang kurang optimal turut mempengaruhi kondisi ini.
“Masalah kebersihan jadi perhatian utama, sampah menumpuk dibeberapa titik menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan. Hingga kondisi toilet yang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya yang disebabkan air sering mati,” bebernya.
Pihaknya juga menyoroti, banyaknya lorong pasar yang digunakan sebagai tempat penumpukan kardus, banyak kios pasar yang kosong padahal kontrak masih berjalan.
Hingga kurangnya fasilitas bak sampah.
“Jika dikelola dengan baik dan besar, keberadaan pasar bisa mendatangkan PAD yang besar serta bisa dijual menjadi destinasi wisata. Contoh, Pasar Sukawati di Bali, Pasar Beringharjo di Yogyakarta, kenapa kita tidak bisa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Loteng Irman mengaku menerima dan membenarkan apa yang disampaikan masyarakat.
Meski demikian, pihaknya tidak terima begitu saja namun ada usaha-usaha untuk membenahi segala permasalahan pasar dengan cara bertahap.
“Kita punya keterbatasan, tidak bisa secepat kita membalikkan telapak tangan. Mulai dari dana anggaran dan sebaginya, yang jelas kita pelan-pelan berbenah,” ungkapnya.
Atas kondisi di lapangan inilah yang membuat Disperindag Loteng kesulitan untuk menarik restribusi pasar secara optimal.
Selama tiga tahun berturut-turut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar tidak pernah tercapai.
Pada tahun 2024 lalu,dari target sebesar Rp 7,2 miliar baru terealisasi 24,3 persen atau senilai Rp 1,7 miliar.
“Target retribusi pasar untuk 32 pasar di Loteng sebesar Rp 7,2 miliar tapi hanya terealisasi 24,3 persen saja. Tiga tahun ini kami tidak pernah mencapai target,” jelas Irman.
Dibandingkan target tahun-tahun lalu, kata dia, realisasi tahun 2024 masih cukup lebih baik.
Dengan nilai target yang sama, pada bulan Oktober 2023, realisasi mencapai 18 persen, Oktober 2022 mencapai 19 persen dan Oktober 2024 mencapai 24,3 persen.
“Terus terang saja yang menjadi target terbesar kami adalah capaian retribusi pasar. Sejak saya masuk jadi kadis, targetnya besar sekali. Kami harap target tahun ini rasional saja,” ucap dia.
Anggota Komisi II DPRD Loteng Murdani menambahkan, melihat serangkaian masalah ini diperlukan adanya tim penertiban pedagang.
Selain itu, dalam mengelola pasar disebabkan mindset masyarakat masih tradisional khususnya pedagang.
“Ketika pedagan-pedagang ini sudah sampai menutup jalan, kita harus tindak tegas. Kami di dewan siap untuk memfasilitasi,” singkatnya. (ewi)
Editor : Kimda Farida