LombokPost-Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Ini sebagai penjabaran visi misi kepala daerah untuk lima tahun ke depan.
“Kami selaku bupati dan wakil bupati (Pathul-Nursiah, red) memiliki visi besar dalam mewujudkan Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan harmonis atau disingkat Masmirah,” ucap Wakil Bupati Loteng HM Nursiah disela-sela Konsultasi Publik RPJMD, di kantor bupati, Kamis (20/3).
Melihat visi misi ini, maka RPJMD harus dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara komprehensif.
Sebab RPJMD bertujuan menjaring aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, memperoleh masukan teknis, menyepakati program prioritas.
“Tujuan terakhir adalah sinergitas pembangunan. Insyaallah dengan tujuaannya ini, kita bersama-sama menjadi bagian, sumber, ide gagasan, mengevaluasi dan mendalami yang hasilnya menjadi kepuasan yang tertuang pada dokumen RPJMD,” terangnya.
Sebab itu, ia meminta semua peserta RPJMD agar mengoptimalkan konsultasi publik, sehingga menghasilkan output RPJMD yang mewakili kebutuhan pembangunan masyarakat untuk lima tahun ke depan.
Dokumen RPJMD yang disepakati nantinya merupakan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah untuk jangka menengah.
Adapun cara mewujudkan visi Masmirah, tertuang dalam lima misi.
Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas, sehat dan cerdas.
Kedua, mewujdukan pelayanan publik yang profesional, inklusif, mudah, tepat waktu dan terjangkau.
“Pelayanan publik ini masih menjadi catatan masyarakat, sehingga pada wadah inilah jadi kesempatan kita untuk menjawabnya,” jelasnya.
Ketiga, mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Keempat, mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.
Kelima, mengintegrasikan nilai ahlakulkarimah dan nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat.
“Soal pembangunan infrastruktur ini bukan berarti ada gap atau jarak, melainkan selalu mengedepankan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah,” ucap mantan sekda Loteng ini.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng Lalu Wiranata mengatakan, konsultasi publik sebagai wadah untuk berdiskusi.
Juga berbagi ide dan memberikan masukan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau rancangan awal (ranwal) RPJMD yang lebih baik dan lebih tepat sasaran.
“Forum konsultasi publik dapat dipastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang direncanakan dapat mengakomodasi harapan masyarakat dan selaras dengan visi serta pemda,” katanya.
Ia melihat, usulan masyarakat terhadap ranwal RPJMD ini ada peningkatan khususnya dari tingkat desa.
Jika sebelumnya usulan tertampung hingga 30 persen, kini mencapai 70 persen usulan yang terakomodir.
“Ini artinya desa sudah mulai fokus ke mana arah usulan yang selaras dan sejalan dengan RPJM kabupaten, provinsi maupun nasional,” tutup dia. (ewi/r6)
Editor : Kimda Farida