Lombok Post-Jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah di Lombok Tengah (Tengah) tercatat masih cukup tinggi.
Jika dikalkulasikan dari semua jenjang pendidikan, ada 15 ribu lebih anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Dengan alasan terbanyak faktor ekonomi.
“Angka putus sekolah kita cukup memprihatinkan mencapai 15 ribu lebih,” ucap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Loteng M. Amir, Selasa (1/4).
Mirisnya, banyak anak putus sekolah tersebut yang tinggal di sekitar destinasi wisata di Loteng. Bahkan sampai ada yang menjurus ke eksploitasi anak.
Di mana banyak anak-anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan, karena memilih bekerja di destinasi wisata. Ironisnya, hal ini didukung oleh penuh oleh orang tuanya.
“Ini fenomena yang terjadi sekarang. Ironisnya para orang tuanya mendukung bahkan mendorong anak-anaknya untuk bekerja karena melihat peluang ekonominya cukup menjanjikan,” beber dia.
Persoalan itu tentu tidak bisa dikesampingkan oleh pemerintah daerah. Harus ada upaya konkret yang dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut.
Sebab, persoalan itu juga menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Loteng ke depan. Sekaligus sebagai gambaran kalau kondisi dunia pendidikan di Loteng juga tidak sedang baik-baik saja.
“Kasus putus sekolah ini ibaratnya bom waktu kalau tidak dicarikan solusi penyelesaianya,” terangnya.
Dalam hal ini pemerintah daerah tentu juga tidak bisa sendiri. Dukungan dan peran serta dari semua pihak juga sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang ada.
Artinya, dibutuhkan langkah bersama menyelesaikan persoalan anak putus sekolah tersebut. Sebab, persoalan anak putus sekolah tidak hanya disebabkan satu faktor saja, tapi banyak faktor.
Baca Juga: Pemkot Mataram dan Pemprov NTB Rayakan Idul Fitri Bersama di Islamic Center
“Bagaimana SDM Loteng bisa bersaing dengan SDM luar ke depan, kalau dunia pendidikan kita masih bermasalah,” imbuh Amir.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng Lalu Idham Khalid mengatakan, jumlah tersebut mencakup anak putus sekolah di pondok pesantren, di bawah pengawasan Kementerian Agama.
“Tidak semua di bawah Disdik, kalau kita sekitar 600 anak,” kata dia.
Dalam mendorong partisipasi kehadiran anak sekolah, kata Idham, seiring berjalannya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai berikan dampak positif.
Partisipasi kehadiran anak sekolah kian tinggi, hal ini sekaligus mendapat data ril sasaran dibandingkan data online yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, sekolah pun berbenah dalam melengkapi fasilitas berupa tempat-tempat cuci tangan.
“Menariknya saat jam olahraga, setelah anak-anak sarapan MBG, belajarnya semakin semangat karena sudah dapat asupan atau akan mendapat asupan,” cetusnya. (ewi)
Editor : Rury Anjas Andita