Lombok Post-Koperasi memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan kebangkitan ekonomi desa. Sebab itu, melalui sosialisasi percepatan pembentukan koperasi sebagai langkah nyata dalam mendorong terbentuknya koperasi di tingkat desa/kelurahan.
Bupati Lombok Tengah (Loteng) HL Pathul Bahri menyampaikan, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.
“Dalam Kepres ini memuat berbagai macam manfaat, kebutuhan, kegiatan yang ada di desa/kelurahan yang dihajatkan agar ekonomi desa bergerak,” ucapnya usai membuka kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan di Loteng, Jumat (11/4).
Dikatakan, Instruksi Presiden ini lahir sebagai bentuk komitmen memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dari desa. Ini adalah implementasi Asta Cita kedua dan keenam dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
Miq Pathul akrab disapa, menegaskan bahwa koperasi desa memiliki karakter yang berbeda dari BUMDes karena sepenuhnya digerakkan oleh masyarakat, tanpa ketergantungan pada dana desa. Koperasi Merah Putih benar-benar tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat.
“Kami harap seluruh stakeholder, termasuk pemerintah desa, dapat mendukung pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi desa ini sebagai wujud nyata pemberdayaan ekonomi rakyat,” terang Miq Pathul.
Koperasi Merah Putih, lanjut bupati, sebagai peluang besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya yang berbasis pertanian. Koperasi sejatinya adalah penggerak utama ekonomi kerakyatan.
“Mengingat sebagian besar masyarakat Loteng adalah petani, maka koperasi bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara kolektif,” ujar politisi Gerindra itu.
Koperasi Merah Putih, tegas bupati, menjadi momentum kebangkitan koperasi di desa/kelurahan. Menurutnya desa/kelurahan tidak perlu khawatir, sebab segala biaya akta notaris dan akta pendirian serta lainnya ditanggung pemerintah pusat.
“Koperasi desa/kelurahan ini harus masuk dalam RPJMD, paling lambat dibentuk bulan Mei nanti,” tutup orang nomor satu di Gumi Tastura ini. (ewi)
Editor : Akbar Sirinawa