LombokPost-Wacana pembangunan bendungan baru di Lombok Tengah (Loteng) bagian utara menghilang. Padahal bendungan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan air yang terjadi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Mengingat kawasan utara menjadi pusat sumber mata air, namun kurang perhatian. “Soal ide gagasan ini dari Pak Ali Al Khairi adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab melihat kondisi geografis dan topografis Loteng bagian utara sangat layak dibangunkan bendungan,” ungkap Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng Bambang Supratomo, Selasa (15/4).
Ia menuturkan, hampir 90 persen sumber mata air PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Loteng berasal dari bagian utara. Menurutnya, jika wacana ini dikabulkan keberadaan bendungan tidak hanya untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. “Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, pariwisata, aspek lainnya berupa pembangkit listrik. “Selama ini cukup banyak air-air kita di utara ini terbuang sia-sia dan mengalir ke sungai-sungai besar yang mengalir ke Lombok Barat,” bebernya.
Bambang berharap, apa yang diwacanakan politisi Gerindra itu bisa menjadi program prioritas pemerintah daerah. “Sehingga isu-isu warga Loteng yang kesulitan air bersih saat musim kemarau bisa diminimalisir,” ucap Bambang.
Menyoal di mana lokasi dan seluas apa lahan yang dibutuhkan, kata Bambang tentu perlu dilakukan pengkajian mendalam oleh ahlinya. Namun ia melihat potensi besar dibangunnya bendungan ada di kawasan Desa Lantan, Desa Setiling, Desa Aik Bukaq di Batukliang Utara. “Soal kepemilikan lahan ada pemda yang siap menyelesaikan, untuk pembebasan lahan di sana tidak terlalu rumit, dalam artian jauh dari permukiman. Mirip dengan Bendungan Meninting di Lobar,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB Ali Al Khairi mengatakan, bendungan baru di wilayah bagian utara Loteng merupakan keinginan bersama guna menyelesaikan persoalan air yang terjadi di Gumi Tastura. Ketersediaan air di wilayah ini sangat bergantung terhadap keberadaan hutan di lereng Rinjani, namun yang terjadi saat ini wilayah hutan sudah jauh berkurang akibat penebangan hutan secara ilegal.
Sehingga, keberadaan bendungan nantinya diharapkan bisa dengan mudah mengatur tata kelola sumber daya air untuk kepentingan masyarakat luas. “Sebab itu, perlu adanya bendungan besar di wilayah hulu untuk mempermudah tata kelola sumber daya air,” tutup anggota Komisi I DPRD NTB ini. (ewi/r6)
Editor : Prihadi Zoldic