Lombok Post-DPRD Lombok Tengah (Loteng) mengapresiasi dan menunggu realisasi program pemerintah pusat yaitu sekolah rakyat yang berada di bawah komando Kementerian Sosial RI.
Ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu agar mendapat pendidikan yang berkualitas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani mengatakan, sekolah rakyat ini dinilai menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang merata kepada anak bangsa.
“Kita apresiasi pembangunan sekolah rakyat ini di Loteng, apalagi tidak semua daerah mendapatkan tempat pembangunan sekolah ini,” ungkap Wirman Hamzani pada wartawan, Rabu (15/4).
Ia juga mengapresiasi, pemda Loteng yang sigap dengan sudah menyiapkan 10 hektar lahan untuk dijadikan tempat pembangunan sekolah rakyat. Nantinya, di sekolah rakyat ini para peserta didik akan difasilitasi berbagai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan sekolah hingga tempat tinggal.
“Maka masyarakat yang kurang mampu maka akan sangat terbantu baik dari jenjang SD,SMP dan SMA,” tambah politisi NasDem itu.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mendukung program pemerintah ini, terlebih para peserta didik yang akan menempuh pendidikan di sekolah rakyat ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Disatu sisi, nantinya para peserta didik yang sekolah di sekolah rakyat ini akan diasramakan.
Termasuk para guru yang mengajar juga akan tinggal di sekolah ini.
Mengingat berbagai fasilitas akan dibangun di atas lahan 10 hektare.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Loteng melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sedang melakukan ground check DTSEN.
Diketahui siswa yang akan belajar di sekolah rakyat diambil dari anak-anak dalam keluarga yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 136.920 kepala keluarga (KK).
“Sedang proses ground check, sedang diverifikasi oleh pendamping PKH di seluruh desa Lombok Tengah sampai tangal 30 April ini,” terang Kepala Dinsos Loteng Masnun.
Dikatakan, saat ini ground check telah berjalan sekitar 25 persen atau sekitar 88.897 jiwa yang harus diverifikasi di lapangan.
Dengan jumlah petugas pendamping PKH sebanyak 236 orang, maka setiap petugas akan mendata 220 sampai 300 KK.
Sembari menunggu rampung proses ini, lanjut Masnun, Kementerian Sosial RI akan membangun dahulu infrastruktur sekolah rakyat diatas lahan seluas 10 hektare di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata.
“Saat ini masih masuk ke persiapan infrastrukturnya, karena kita kan akan masuk ke tahap kedua artinya mulai buka tahun 2026, jadi info terbaru kita terima surat dari Kementerian Sosial untuk pinjam pakai lahan ini kepada pemerintah daerah,” beber Masnun.
Adapun jenjang pendidikan yang akan dibuka di sekolah berasrama tersebut, pihaknya masih akan melihat data yang masuk nanti.
Sedangkan untuk kurikulum, selain kurikulum umum juga ada tambahan pendidikan karakter seperti keagamaan, olahraga dan wawasan kebangsaan.
“Jika memiliki prestasi secara akademik yang memuaskan, mereka akan mendapat beasiswa di perguruan tinggi ternama bahkan di luar negeri. Atau bisa juga melanjutkan pendidikan sebagai anggota militer melalui beasiswa di Universitas Pertahanan (UNHAN),” tutup Masnun. (ewi)
Editor : Kimda Farida