LombokPost-Pemerintah kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) optimalkan lahan non rawa guna mewujudkan swasembada pangan seperti yang dicanangkan pemerintah pusat.Program ini erat kaitannya dengan ketersediaan air yang akan mengairi lahan tersebut.
Wakil Bupati (Wabup) Loteng HM Nursiah mengatakan, program optimasi lahan atau oplah keterkaitannya dengan air.
Program ini sudah dilakukan pada tahap pertama menemukan sumber air yang mengairi lahan 1.000 hektare.
Ribuan titik tersebut ditemukan oleh konsultan dari Universitas Mataram selaku ahlinya.
“Artinya, yang 1.000 hektare tinggal dilanjutkan tambahannya 1.500 hektare, dan ini berproses. Nah, ini semua akan bertandatangan kontrak dalam menjalan program sesuai tahapan-tahapannya,” kata Wabup Loteng HM Nursiah usai menghadiri penandatanganan kontrak Survei Investigasi dan Desain (SID) kegiatan Optimalisasi Lahan Non Rawa tahap II Tahun 2025, di kantor Dinas Pertanian Loteng, Senin (23/6).
Dalam penandatanganan yang dilakukan antara Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Loteng ini, Wabup Nursiah menegaskan, pemerintah pusat menargetkan Gumi Tatas Tuhu Trasna untuk menanam pada lahan seluas 2.500 Hektare untuk wujudkan swasembada pangan nasional.
“Mulai penanamannya bulan September, kemudian di bulan Desember sudah produksi di situ,” ujar mantan Sekda Loteng ini.
Dikatakan, dengan adanya program Optimalisasi Lahan Non Rawa ini, kata Nursiah, lahan pertanian minimal akan menjadi dua kali musim tanam yang semula hanya sekali tanam dalam setahun.
Bahkan bisa saja lebih, tergantung perkembangan sumber airnya.
“Kita akan lihat peluang sumber airnya dimana, sungai, bendungan yang ada di Lombok Tengah, bahkan bersumber dari sumur bor. Dalam pembangunan ini kita libatkan juga Balai Wilayah Sungai (BWS), Universitas Mataram,” terangnya.
Program yang dicanangkan pemerintah pusat bersumber dari APBN sebesar Rp tujuh miliar.
Dengan nilai biaya per hektare mencapai Rp 4,6 juta dan konsultan sebesar Rp 375 juta.
Sebagai tahap awal, titik ini akan tersebar di Praya Barat sepert
“Itu termasuk biaya tanam, bibit, dan alat-alat lainnya,” sebut Wabup Nursiah.
Kepala Dinas Pertanian Loteng M Kamrin mengatakan, Loteng menjadi salah satu daerah yang ditunjuk menjadi daerah swasembada pangan nasional.
Menuju swasembada pangan ini akan dilihat dari besar kecilnya indeks penanaman.
“Jadi lahan sawah yang semula sekali tanam, bagaimana cara dapat ditanami dua kali setahun. Ada peningkatan produktivitas hasil tanam padi,” ungkapnya.
Loteng pun ditargetkan seluas 2.500 hektare penanaman di lahan non rawa oleh pusat.
Dari jumlah ini diakui Kamrin masih kecil jika dibandingkan luasan lahan sawah yang ditanami sekali setahun yaitu 25 ribu hektare.
Jika ini berhasil, maka tidak menutup kemungkinan target bertambah untuk meningkatkan produktivitas hasil tanam padi.
“Dari luasan 2.500 hektare ini sekitar 1.500 hektare kita kerjasamakan dengan Dinas PUPR untuk desain teknis sitem irigasi,” terangnya.
Komandan Kodim 1620/Loteng Letkol Arm Karimmuddin Rangkuti menambahkan, TNI turut mendukung program strategis nasional di bidang pertanian ini.
Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Loteng.
“Kami hadir disini bukan hanya untuk membantu secara teknis, tapi juga mendorong semangat masyarakat agar lebih produktif memanfaatkan lahan yang ada. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ***
Editor : Kimda Farida