LombokPost-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menargetkan angka stunting di bawah 5 persen.
Pemkab Lombok Tengah pun mendorong para kepala desa dan puskesmas untuk ikut menurunkan angka stunting di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Pemkab mencatat, persentase stunting balita pada Juni 2025 mencapai 9,56 persen, turun dari 9,86 persen sebelumnya.
“Melalui rakor ini kita kompori semangat para kepala desa, puskesmas melalui diskusi termotivasi untuk berusaha menurunkan angka stunting,” ucap Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lombok Tengah M Nursiah usai rapat koordinasi di kantor bupati, Senin (11/8).
Pemkab mendorong seluruh desa bersaing menurunkan angka stunting dengan target zero stunting di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Persentase stunting Lombok Tengah saat ini sudah berada di bawah target nasional, yaitu 14 persen.
“Sebab itu kita dorong mereka untuk berinovasi dan memanfaatkan potensi desa dalam menurunkan angka stunting,” kata wabup.
Meski sudah di bawah angka nasional, wabup mengaku masih ada kendala dalam percepatan penurunan stunting, yakni terkait data dan pelaporan.
Data yang dimasukkan ke sistem e-PPGBM seluruhnya bersumber dari puskesmas yang berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
“Bukan hanya puskesmas saja, soal data ini berperan juga Dinas Kominfo yang turut mengikuti aktivitas pemkab untuk dilaporkan ke pemprov NTB,” kata Nursiah.
Dalam rapat koordinasi, kata wabup, disepakati beberapa langkah menurunkan stunting.
Pertama, mengefektifkan program sesuai tugas puskesmas, kepala desa, kepala dusun, dan kader posyandu.
Kedua, intervensi penurunan stunting melalui program yang sudah dilakukan setiap tahun perlu ditinjau kembali untuk menentukan prioritas.
“Prioritaskan program yang bisa menjawab fakta di lapangan tentang stunting, yang nantinya berkaitan dengan APBD kabupaten dan provinsi,” ucap mantan Sekda Lombok Tengah ini.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Lombok Tengah Kusriadi mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program tematik nasional.
Saat ini jumlah kasus stunting di Loteng berada di angka satu digit, yakni 9,56 persen.
“Semoga angka stunting di Lombok Tengah bisa di bawah 5 persen, minimal menuju satu digit,” kata Kusriadi.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Lombok Tengah menyebut salah satu penyebab stunting adalah pernikahan ibu di bawah usia 19 tahun.
Pada akhir Juni lalu, tercatat ada 321 ibu hamil di bawah usia 19 tahun, dengan 264 di antaranya sudah melahirkan.
Pada 2023, angka kehamilan ibu di bawah usia 19 tahun mencapai lebih dari 900 orang, dengan 648 kelahiran. Pada 2024, angkanya turun menjadi lebih dari 800 orang, dengan 646 kelahiran.
“Ini baru angka yang hamil, artinya dia nikah kemudian hamil. Kita juga belum tahu angka dia yang menikah tapi belum hamil,” ucap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng dr Nasrulloh.
Melihat kondisi ini, kata dr Nasrulloh, pasangan suami istri sebaiknya mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Hal ini berdampak pada kesehatan ibu, anak yang dilahirkan, alat reproduksi, berat badan lahir rendah (BBLR), gizi buruk atau kurang, serta risiko stunting.
Upaya pencegahan stunting dilakukan Dinas Kesehatan dengan memberikan pelayanan sesuai siklus kehidupan dan kebutuhan.
Ibu hamil di bawah usia 19 tahun dipantau oleh puskesmas dan posyandu hingga melahirkan.
Dengan begitu, risiko persalinan dapat terdeteksi lebih awal, seperti panggul kecil, preeklamsia (tekanan darah tinggi), perdarahan akibat robekan, dan sebagainya.
“Pernikahan anak ini menjadi faktor risiko terbesar terhadap kematian ibu dan bayi,” tegasnya.
Editor : Kimda Farida