LombokPost-DPRD Lombok Tengah terus mendorong pemerintah serius menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, serta memaksimalkan pemanfaatan aset yang sudah ada.
DPRD Lombok Tengah menilai masih banyak aset daerah dari pusat yang menjadi sia-sia.
“Banyak sekali aset daerah yang diberikan pusat malah tidak maksimal, sia-sia,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Loteng Muhammad Maulidi kepada wartawan, Selasa (26/8).
Ia mencontohkan, gedung sentra IKM dan pabrik tapioka di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek yang seharusnya mengolah singkong menjadi tepung tapioka, justru beralih fungsi menjadi pengolahan kemiri.
“Artinya kan sumber bahan baku singkong kita tidak tersedia, nah hal seperti ini yang harus didorong pemerintah daerah,” kata politisi PBB ini.
Komisi I juga menyoroti aset pemda berupa gedung sentra walet dan PLUT di depan Bandara Lombok yang kini mangkrak.
Belum lagi lahan kosong di Desa Kuta seluas 60 are. Dewan juga mempertanyakan nasib gedung Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Batukliang.
“Masih banyak aset-aset kita yang belum terkelola dengan baik,” cetus Maulidi sapaannya.
Pihaknya mendorong adanya ranperda pengelolaan dan pemberdayaan aset agar bisa meningkatkan PAD di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Menurut Maulidi, pengelolaan aset juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mampu berinovasi.
“Kami juga mendorong agar OPD-OPD ini dapat ditingkatkan kualitas SDM-nya, supaya bekerja sesuai bidang serta mampu berakselerasi,” paparnya.
Maulidi berharap anggaran pusat untuk pembangunan berbagai gedung sentra dapat dimanfaatkan dengan baik.
Jika dikelola maksimal, aset tersebut bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kalau kita gabungkan duit dari pusat ini bisa mencapai ratusan miliar, jika tidak bisa dikelola OPD ya sebaiknya dipihak ketigakan saja,” kata Maulidi.
Namun, opsi disewakan terkendala appraisal yang terlalu tinggi dari pemerintah.
Ia menilai penetapan nilai appraisal memberatkan pihak ketiga, seperti yang terjadi pada eks gedung Aerotel di pusat kota.
“Appraisal dari pemda ini terlalu paku Belanda, tidak ada negosiasi yang bisa dilakukan pihak ketiga. Hal-hal ini membuat pihak ketiga menjadi berpikir dua kali menyewa aset-aset daerah,” kata dia.
Editor : Kimda Farida