LombokPost-Upaya percepatan penurunan stunting kini memasuki tahap penguatan di Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Operasi Genting 2025 yang berfokus pada Optimalisasi Pemanfaatan Data Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Gedung B Lantai 5 Pusat Pemerintahan Lombok Tengah, pada Selasa (18/11). Turut dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Loteng M Nursiah, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, kader posyandu, organisasi perempuan, serta lembaga sosial yang bergerak pada isu stunting.
Dalam sambutannya, Wabup Loteng M Nursiah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan strategi komprehensif dan kolaborasi lintas sektor. Dia menambahkan, kerja bersama, termasuk dengan sektor swasta, menjadi instrumen penting menekan angka stunting secara berkelanjutan.
“Meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat strategi percepatan, serta memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil, balita, remaja putri, hingga calon pengantin adalah fondasi yang tidak bisa ditawar,” ujar politisi Golkar ini.
Pertemuan Operasi Genting 2025 menjadi momentum memperkuat sistem informasi dan koordinasi lintas sektor. Pemanfaatan data KRS dianggap sebagai pijakan penting untuk menentukan intervensi yang tepat dan menyeluruh pada setiap keluarga berisiko.
Dengan keterlibatan OPD, puskesmas, pemerintah desa, kader posyandu, hingga organisasi perempuan, pemkab Loteng optimistis bahwa target jangka panjang untuk menekan prevalensi stunting secara signifikan dapat tercapai.
“Operasi Genting bukan hanya sebuah program, tetapi gerakan bersama menuju generasi Lombok Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” tegas Wabup Nursiah.
Plt Kepala BP3AP2KB Loteng Kusriadi menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data KRS sebagai dasar perencanaan intervensi. Menurutnya, pencegahan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah.
“Kita perlu bermitra dengan swasta dan berbagai lembaga untuk menguatkan upaya pencegahan. Data KRS menjadi potret penting untuk memastikan intervensi tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepala Bidang AP2M Bapperida Loteng Sri Mulyana Widiastuti memaparkan tren perubahan angka stunting berdasarkan data SSGI. Pada tahun 2023, Loteng tercatat berada pada 17 persen, melonjak ke 36 persen pada 2024, dan kembali menurun ke 24,9 persen pada 2025.
Widiastuti menegaskan bahwa pencapaian target 10 persen dalam 10 tahun ke depan adalah tantangan besar yang hanya bisa dijawab melalui kerja bersama. “Jika semua bergerak, berkolaborasi, dan menjalankan perannya secara aktif, Insyaallah target ini tercapai. Aplikasi Bangda harus diisi dengan benar dari tingkat desa, puskesmas, hingga OPD,” ujar dia.
Kepala Dinas Sosial Loteng Masnun menuturkan, program P2K2 terus digencarkan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengelola aspek kesehatan, gizi, hingga ekonomi rumah tangga. Ia menyampaikan adanya verifikasi ketat terhadap data penerima bantuan sosial.
“Kami bersama Kementerian Sosial dan Pertamina melakukan pengecekan NIK. Jika penerima bantuan terbukti memiliki mobil atau kendaraan pribadi, maka akan dikeluarkan dari daftar. Namun data NIK mereka kami jaga kerahasiaannya,” tegas Masnun.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Loteng Baiq Tisnawati menjelaskan, pemerintah desa telah memiliki landasan hukum melalui Perbup Nomor 5 Tahun 2024 untuk menetapkan prioritas penanganan stunting.
Ia memaparkan berbagai langkah promotif dan preventif di desa. Seperti pelatihan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, penyediaan air bersih, serta pencegahan perkawinan dini.
“Dana desa tahun 2025 diprioritaskan untuk infrastruktur layanan dasar, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Kader posyandu dan kader pembangunan manusia terus kami tingkatkan kapasitasnya,” kata Tisnawati.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Loteng dr Nasrullah menekankan, pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja. Ia menyoroti pentingnya konsumsi tablet tambah darah (TTD), pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, serta pemantauan tumbuh kembang balita.
Nasrullah menegaskan, keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya mungkin dicapai dengan partisipasi semua pihak.
“Bayi harus mendapatkan ASI eksklusif, anak 6–23 bulan harus menerima MP-ASI yang tepat, dan balita wajib memperoleh imunisasi lengkap. Kita juga mendorong semua desa bebas dari BABS,” katanya.
Editor : Siti Aeny Maryam