LombokPost-Pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara langsung berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal dan prospek pertumbuhan di banyak daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah yang mengalami pengurangan TKD hingga Rp 400 miliar lebih pada tahun 2026.
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng pun menggelar Seminar Perekonomian bertajuk “Outlook Ekonomi dan Pertumbuhan Lombok Tengah di Tengah Pengurangan Dana Transfer Daerah” di JM Hotel Kuta Mandalika, Kamis (4/12).
Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber dari Akademisi Universitas Mataram Subhan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Ignaitus Adhi Nugroho, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Loteng Dalilah menyampaikan, menghadapi pengurangan TKD yang menghitung hari ini, Bapperida ingin melihat perspektif tersebut dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, kementerian keuangan, Bank Indonesia hingga BPS.
“Dari hasil diskusi ini diharapkan rekemondasi atau kebijakan agar bagaimana Lombok Tengah bisa survive dari pengurangan TKD ini, serta dari sisi pergerakan ekonomi ada rekomendasi apa yang bisa diberikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan hingga pergerakan UMKM,” ungkapnya pada Koran ini.
Menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mendorong dan menggali potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum maksimal. Salah satunya retribusi parkir kendaraan, pemanfaatan aset pemerintah yang belum maksimal, serta menekan pertumbuhan pegawai hingga 30 persen pada tahun 2027.
“Kita sudah mulai bergerak ke arah sana,” cetusnya.
Menurutnya, retribusi parkir kendaraan memiliki peluang besar mendatangkan PAD. Ini berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan Universitas Mataram. Tetapi hal ini memerlukan tindak lanjut dari OPD teknis bersangkutan. Dia meyakini hal ini sudah dilakukan OPD, tetapi masih ada sektor-sektor lain yang sekiranya belum digarap maksimal.
“Aset-aset daerah juga belum maksimal, ini jadi komitmen kepala daerah untuk bagaimana mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki,” kata Dalilah.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Subhan menyampaikan, pihaknya sudah melakukn riset terhadap berbagai potensi yang bisa digali dan menjadi sumber PAD Loteng salah satunya retribusi parkir. Beberapa titik atau kantong parkir perlu dilakukan inventarisir dengan baik.
“Ketika ini bisa kita inventarisir dengan baik dan ada data basenya serta berbasis riset, kemudian ini diimplementasikan, saya meyakini di tahun 2026 dan berikutnya tidak akan terjadi masalah, bahkan target PAD bisa dinaikkan,” jelasnya.
Tidak hanya restribusi parkir, pemkab Loteng bisa menggali pajak-pajak daerah, laba dari BUMD dimana menyerap modal dari berbagai sumber dana pemerintah yang ditransfer melalui perbankan daerah, pendapatan-pendapatan daerah yang dipisahkan, hingga keterlibatan pelaku UMKM yang produktif.
“Ketika ini bisa disinergikan maka bisa menjadi sumber PAD yang lain,” kata Dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menambahkan, pengurangan TKD ini masih menunggu penyerahan Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA). Sehingga pemerintah daerah mau tidak mau harus meningkatkan PAD serta mengundang banyak-banyak investasi ke daerahnya. “Belanja pegawai juga harus diefisiensikan,” singkatnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Ignaitus Adhi Nugroho menambahkan, upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah penguatan sektor swasta agar bisa melakukan ekspansi ke daerah. Mulai dari kemudahan perijinan dan lainnya.
Selain efisiensi belanja, pemerintah daerah juga didorong lebih mengoptimalkan aset dan BUMD untuk ikut mendorong keuangan daerah. Kemudian kolaborasi fiskal antar instasi lain hingga menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor.
“Bank Indonesia melihat Lombok Tengah mempunyai dukungan luar biasa dengan hadirnya Bandara Internasional Lombok dan KEK Mandalika, ini penting bagi infrastruktur pertumbuhan ekonomi dan dari sisi pariwisata kita menjual lingkungan yang baik dan keramahtamahan,” tutup Adhi.
Editor : Akbar Sirinawa