LombokPost-Sedimentasi sungai yang melintasi sejumlah ruas jalan provinsi di kawasan wisata KEK Mandalika hingga Selong Belanak, Lombok Tengah mendapat sorotan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Menurutnya, sedimentasi telah mencapai pesisir sehingga berisiko terhadap keberlangsungan alam dan pariwisata.
“Saya sudah lihat kondisi pantai-pantai di Mandalika yang mengkhawatirkan, sedimentasi (dari sungai) sudah mulai masuk ke pantai. Ini sangat beresiko terhadap keberlangsungan pariwisata di selatan,” ungkap Gubernur Iqbal pada Lombok Post, Sabtu (17/1).
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan lama. Mengingat KEK Mandalika merupakan program strategis nasional, perlindungan infrastruktur pendukung dan kelestarian alam menjadi prioritas.
Situasi ini dipicu maraknya pembangunan vila dan hotel di perbukitan KEK Mandalika.
“Sudah waktunya lebih selektif dalam mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung) terhadap pembangunan vila dan hotel di sana, sembari kita bersama-sama berusaha menghijaukan kembali perbukitan sekitar KEK Mandalika,” bebernya.
Menanggapi ketidakberdayaan Pemkab Loteng dalam memantau izin investor melalui sistem Online Single Submission (OSS), Gubernur menilai hal itu bukan alasan pembenaran.
Daerah masih bisa mengantisipasi maraknya pembangunan di perbukitan melalui IMB atau PBG tersebut.
“Izin ini masih bisa dipakai untuk mengendalikan (pembangunan) vila-vila di perbukitan Mandalika,” cetus orang nomor satu di Bumi Seribu Masjid ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur memastikan sejumlah ruas jalan provinsi yang rusak akibat banjir dan sedimentasi segera diperbaiki. Meski demikian, Pemprov NTB akan memprioritaskan ruas jalan tertentu untuk didahului.
“Yang didahulukan, yaitu ruas jalan yang menjadi jalur logistik agar tidak mengganggu ketahanan pangan,” kata Iqbal.
Gubernur menegaskan telah menyiapkan langkah aksi memperbaiki jalan provinsi yang rusak di Loteng maupun daerah lain.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir.
Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirim alat berat.
Gubernur juga meminta Dinas ESDM NTB menyusun kajian perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal agar normalisasi sungai berjalan cepat sekaligus membuka peluang usaha masyarakat secara tertib.
Terpisah, Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menyampaikan telah meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Desa Pandan Indah, Praya Barat Daya.
Hasil pengamatan lapangan menunjukkan pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan kerusakan pintu Dam menjadi penyebab utama banjir.
“Saya telah berkoordinasi dengan PUPR dan BWS untuk melakukan normalisasi sungai dan perbaikan pintu Dam sesuai kewenangan masing-masing,” singkat politisi Golkar ini.
Editor : Kimda Farida