LombokPost-Pemkab Lombok Tengah terus mematangkan persiapan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, cakupan penerima manfaat program nasional ini dipastikan lebih luas dari rencana awal.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lombok Tengah Lalu Moh Hilim mengungkapkan, sebelumnya sasaran utama hanya berfokus pada peserta didik.
Namun, regulasi terbaru memperluas jangkauan hingga ke tenaga pendidik, kependidikan, bahkan menyasar anak tidak sekolah (ATS).
“Dalam Perpres 115/2025, penerima manfaat ditambah. Tidak hanya siswa, tapi juga guru, tenaga administrasi, hingga anak-anak kita yang tidak sekolah juga dirangkul,” ujar Hilim kepada Lombok Post, Senin (19/1).
Selain perluasan kategori penerima, terdapat penyesuaian kuota minimal sasaran per titik distribusi. Hilim menyebut jumlah sasaran yang semula minimal tiga ribu orang kini dikerucutkan menjadi seribu orang.
Langkah ini diambil pemerintah pusat agar pelayanan dan kualitas gizi lebih maksimal dan terkontrol.
Kendati demikian, tantangan geografis tetap menjadi perhatian serius Disdikbud Lombok Tengah.
Hilim menekankan pendistribusian paket makanan di wilayah dengan jarak antarsekolah yang berjauhan membutuhkan strategi khusus.
“Kami sudah mulai menginventarisir lokasi-lokasi yang aksesnya cukup jauh. Salah satunya di wilayah Pujut sudah ada laporan masuk. Ini yang menjadi atensi kami agar distribusi tetap tepat waktu dan higienis,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Loteng tengah memacu persiapan infrastruktur pendukung di lapangan. Fokus utamanya adalah penyelesaian fasilitas pengolahan makanan di titik-titik strategis.
“Sekarang posisinya sedang tahap finalisasi dapur MBG. Begitu siap, program bisa langsung berjalan menyasar ribuan penerima di Loteng,” pungkas Hilim.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah dr Suardi menyampaikan, dari total 150 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 121 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Artinya sisanya yang belum ini karena belum memenuhi syarat,” ucapnya.
Merespons masih adanya dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS, Dikes membentuk tim pengawas.
Tim ini bertugas mengawasi peredaran produk MBG guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.
“Tim pengawas juga mengambil beberapa sampel makanan dan minuman, apakah ada indikasi menu kedaluwarsa atau tidak,” kata Suardi.
Editor : Jelo Sangaji