LombokPost-Kepastian penyelenggaraan MotoGP seri Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 bergantung pada persetujuan pemerintah pusat. Meski jadwal sudah ditetapkan Dorna Sports, persoalan hosting fee senilai Rp 231 miliar lebih masih menjadi ganjalan.
Hingga saat ini, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) belum melunasi biaya komitmen tersebut kepada Dorna. Pihak penyelenggara masih menunggu kepastian skema dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengungkapkan, rencana dukungan anggaran saat ini masih dibahas melalui koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca Juga: Tidak Bayar Hosting Fee, Pemkab Lombok Tengah Optimalkan Promosi MotoGP Mandalika 2025
“Pemerintah pusat sejauh ini masih mengkaji skema dukungan anggaran kepada event balap tersebut,” ujar Troy, Selasa (7/4).
Dukungan pemerintah pusat dinilai krusial agar ajang balap motor ini tetap digelar di Mandalika. Tanpa dukungan anggaran, beban operasional untuk mempertahankan penyelenggaraan akan berat.
“Kita masih menunggu rilis resmi dari Bappenas soal dukungan anggaran MotoGP. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan,” harapnya.
Baca Juga: MGPA Pastikan Pembayaran Hosting Fee MotoGP Mandalika 2025 Aman
Status MotoGP sebagai salah satu ikon sport tourism unggulan Kemenpora diharapkan membuka peluang dukungan anggaran. Troy menekankan dampak ekonomi dari event ini terhadap nasional, khususnya NTB, sudah terlihat dalam lima tahun terakhir.
Troy juga membandingkan dengan Thailand. Berdasarkan studi banding, pemerintah Thailand menanggung pembayaran hosting fee, sehingga penyelenggara fokus pada kualitas event dan pelayanan penonton.
“Penyelenggara di sana hanya fokus pada sisi penyelenggaraan saja. Bagaimana event sukses dan memberikan dampak positif yang besar bagi ekonomi nasional,” jelasnya.
Kontrak penyelenggaraan MotoGP di Mandalika berlangsung selama 10 tahun. Tahun 2026 merupakan tahun keenam dalam kontrak tersebut. Dengan nilai hosting fee di atas Rp 231 miliar per tahun, sinergi daerah dan pusat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan event ini.
Jika kepastian anggaran diperoleh, ITDC akan fokus meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung demi kenyamanan penonton di Sirkuit Mandalika.
Pada penyelenggaraan tahun lalu, ITDC meminta Pemprov NTB ikut berbagi pembayaran hosting fee.
Baca Juga: Investasi Mandalika Terus Bergerak, ITDC Berbagi Berkah Ramadan untuk Warga Desa Penyangga
Namun karena keterbatasan fiskal, pemprov memberikan dukungan dalam bentuk lain.
Sebagai informasi, pembayaran hosting fee meningkat setiap tahun.
Pada 2022 sebesar Rp 174,6 miliar oleh Kemenparekraf, 2023 sebesar Rp 176,8 miliar melalui skema sharing antara ITDC dan Kemenparekraf, serta 2024 dan 2025 sebesar Rp 231,29 miliar.
Editor : Akbar Sirinawa