LombokPost-Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri, memberikan atensi serius terhadap keberadaan ritel modern di wilayah Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Orang nomor satu di Loteng ini dengan tegas meminta manajemen ritel modern untuk tidak sekadar mencari keuntungan semata, melainkan wajib melibatkan dan memasarkan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.
Namun, agar produk UMKM bisa menembus rak-rak ritel tersebut, Pathul menekankan pentingnya proses kurasi.
Langkah ini dipandang perlu guna menjamin standarisasi produk agar mampu bersaing dengan produk pabrikan.
Baca Juga: Kualitas dan Konsistensi Jadi Kunci UMKM NTB Naik Kelas, Perempuan Mendominasi Sektor UMKM NTB
“Jika dari hasil kurasinya sudah bagus, ada sertifikat halal dan persyaratan teknis lainnya, saya kira sangat layak produk UMKM ini bersinergi dengan ritel modern. Tidak cuma Alfamart, kita mau ritel-ritel modern lain juga demikian,” tegas Pathul, Kamis (30/4).
Berdasarkan data yang ada, potensi kuliner UMKM di Loteng saat ini mencapai 63 ribu jenis produk.
Setiap unit usaha ini memiliki peran vital karena menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang tidak sedikit di setiap produksinya.
Dengan masuknya produk-produk tersebut ke jaringan ritel modern, diharapkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil bisa terdongkrak signifikan.
Mengenai kendala sistem pembayaran yang sering dikeluhkan pelaku UMKM saat bekerja sama dengan ritel modern, Bupati meminta pihak korporasi untuk lebih luwes.
Menurutnya, ritel modern harus memiliki skema yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil yang modalnya terbatas.
Baca Juga: KDMP jadi Mesin Ekonomi Desa, Pemerintah Kaji Pembatasan Izin Baru Operasional Ritel Modern
“Itu persoalan teknis dan sudah seharusnya bisa fleksibel. Ritel modern jangan hanya mencari nafkah di tempat kita saja, tapi masyarakat lokal juga mesti diprioritaskan,” sentil mantan anggota DPRD NTB tersebut.
Lebih lanjut, Pathul berharap ritel modern tidak hanya menjadi saluran pemasaran, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan. Mulai dari manajemen pengelolaan hingga menjaga keberlanjutan produksi agar kualitasnya tetap stabil.
“Label halal harus ada, higienitasnya terjaga, dan kualitasnya terus ditingkatkan. Inilah yang menjadi harapan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Loteng Baiq Yuliana Safriani mengatakan, dinas memfasilitasi pelaku UMKM dengan ritel modern.
Belajar dari tahun sebelumnya, produk UMKM yang masuk ke ritel modern terkendala dalam sistem pembayaran.
“Yang mana waktu pembayaran produk ini dinilai terlalu menyulitkan pelaku UMKM, sehingga memerlukan konsep atau pola pembayaran terbaru,” katanya.
Yuliana mengaku, hampir lima tahun produk UMKM tidak lagi masuk ke ritel modern.
Penyebabnya, pelaku UMKM mundur karena sistem pembayaran bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan. Sementara sistem pembayaran tersebut sudah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
“Kami tentu berharap ada keistimewaan (pembayaran, red) untuk produk-produk lokal UMKM dibandingkan produk nasional. Diharapkan pula kurasi ini bisa terjadi MoU antara ritel modern Alfamart dengan 50 pelaku UMKM,” kata Yuliana.
Tidak hanya legalitas, pemerintah daerah tentu berharap penempatan produk lokal di dalam rak gerai khusus.
“Kami sudah tekankan pada ritel modern bahwa produk UMKM memiliki display khusus, tidak digabungkan dengan produk nasional. Nanti ada tempat khusus dengan brand produk UMKM lokal,” ucapnya.
Editor : Kimda Farida