LombokPost-Polres Lombok Tengah (Loteng) menggandeng Australian Federal Police (AFP) untuk mengantisipasi tindak pidana penyelundupan manusia melalui jalur laut. Puluhan nelayan pesisir diberi sosialisasi guna mencegah keterlibatan dalam praktik human smuggling.
Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, pelibatan nelayan dalam agenda itu sangat krusial. Nelayan dinilai sebagai garda terdepan sekaligus pihak yang rentan dimanfaatkan sindikat internasional sebagai penyedia transportasi dalam aksi penyelundupan manusia ke luar negeri.
“Tidak ada kasus, belum ada (penyelundupan manusia) tetapi kan Lombok Tengah bisa menjadi gerbang keluar masuknya, kita ada Pelabuhan Awang, bandara sehingga harus diantisipasi mengingat sebagai destinasi wisata prioritas nasional,” ucap AKBP Eko kepada wartawan.
Baca Juga: Pemkab Loteng “Bersih-bersih” Indomaret dan Alfamart, Diminta Tutup Mandiri Paling Lambat 16 Mei
Kapolres menjelaskan, dari pemaparan AFP, Bali, Labuan Bajo, dan Lombok berpotensi menjadi lokasi transit penyelundupan manusia. Melalui sosialisasi itu, pihaknya berharap tidak ada masyarakat Lombok Tengah yang menjadi korban maupun terlibat dalam praktik penyelundupan manusia.
Karena itu, pihaknya menyasar nelayan lantaran mereka memiliki pengetahuan medan laut yang mumpuni. Namun, kerentanan ekonomi kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman hukum agar mereka tidak tergiur oleh iming-iming upah besar yang justru menjerumuskan mereka dalam tindak pidana,” ujarnya.
Baca Juga: Jaksa Jebloskan Mantan Bupati Lombok Tengah Dua Periode ke Penjara Terkait Kasus Penipuan
Wakil Bupati Loteng M Nursiah mengatakan, meski hingga saat ini belum ditemukan kasus penyelundupan manusia, pemkab bersama Forkopimda terus meningkatkan kewaspadaan. Keberadaan Pelabuhan Teluk Awang menjadi perhatian khusus dalam pemetaan kerawanan.
Pelabuhan yang terletak di bagian selatan Lombok itu dinilai strategis secara geografis. Namun, di sisi lain memiliki risiko dijadikan lokasi transit bagi imigran gelap, terutama dari negara-negara kawasan Timur Tengah yang mencoba menuju Australia.
“Ini menjadi komitmen bersama untuk mengawasi pengendalian penyelundupan manusia yang masuk melalui Lombok Tengah,” ucapnya.
Kehadiran AFP dalam sosialisasi itu mempertegas bahwa isu penyelundupan manusia merupakan persoalan lintas negara yang memerlukan kerja sama erat. AFP memberikan gambaran mengenai dampak aktivitas penyelundupan terhadap keamanan regional serta bahaya fisik yang mengancam imigran maupun nelayan yang terlibat.
Dalam sosialisasi itu, para nelayan diberikan edukasi mengenai ciri aktivitas mencurigakan di laut serta prosedur pelaporan jika menemukan oknum yang berupaya menyewa kapal untuk tujuan tidak jelas.
Diharapkan melalui sinergi antara kepolisian, otoritas internasional, dan masyarakat pesisir, wilayah Lombok Tengah dapat terhindar dari praktik perdagangan manusia serta menjaga integritas perairan Indonesia dari aktivitas ilegal.
“InsyaAllah Lombok Tengah aman,” singkatnya.
Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi menambahkan, pertemuan itu menjadi tindak lanjut perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam meningkatkan keamanan perbatasan, keamanan wilayah, hingga potensi penyelundupan perdagangan manusia.
“Kita apresiasi Polres dan Pemkab Loteng yang berkomitmen untuk bekerja sama mencegah, sebab modus penyelundupan ini banyak. Bisa menjadi turis, pencari suaka yang rata-rata memakai perjalanan jalur laut,” singkatnya.
Editor : Redaksi Lombok Post