LombokPost-Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai menyiapkan rencana pembentukan Shelter Rumah Aman bagi korban kekerasan.
Wakil Bupati Loteng M Nursiah memberi lampu hijau agar usulan itu dikaji dan masuk pertimbangan penganggaran daerah.
“Korban kekerasan ini bukan saja dari Lombok Tengah, bisa saja ada yang dari luar daerah. Kami mengarahkan orientasi pelayanan kemanusiaan ke sana,” tegas Nursiah kepada Lombok Post, Senin (25/5).
Mengingat urgensinya yang tinggi, pemkab memastikan rencana ini tidak akan mandek di atas kertas.
Nursiah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera mengkaji, menelaah, dan memasukkan usulan ini agar bisa dipertimbangkan dalam porsi penganggaran daerah.
Baca Juga: DPRD Loteng Desak Pemkab Segera Bangun Shelter Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual
“Ini sangat strategis. Ini menyangkut kebutuhan penanganan dalam setiap dinamika persoalan kemanusiaan,” imbuhnya.
Selain itu, pemkab tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk pengadaan lahan baru.
Sejumlah aset bangunan milik daerah kini mulai dilirik untuk dialihfungsikan menjadi shelter.
Salah satu opsi terkuat jatuh pada bekas kantor Dinas Ketahanan Pangan Loteng di Lingkungan Penaban, Praya.
Lokasi ini dinilai sangat representatif untuk pemulihan psikologis atau trauma healing.
Selain bangunannya masih kokoh, area Penaban memiliki lahan luas serta atmosfer lingkungan yang asri, tenang, dan jauh dari kebisingan.
Baca Juga: Satpol PP Bidik Alfamart Membandel, Komisi II DPRD Loteng Minta Perda Ditegakkan
“Gedung bangunannya masih bagus di sana, itu salah satu pilihan lokasi yang kita siapkan,” cetus wabup.
Guna mematangkan konsep, diskusi intensif dengan Dinas Sosial (Dinsos) Loteng mengenai kalkulasi anggaran dan teknis pelayanan telah dilakukan.
Kendati demikian, Nursiah mengisyaratkan adanya lompatan besar agar wadah perlindungan ini tidak sekadar menjadi program skala lokal.
Jika didesain dengan kapasitas regional yang mampu melayani korban kekerasan dari seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok, pemkab berpeluang besar menggaet sokongan dana dari pemerintah pusat.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, ya tentu skalanya sekitar kabupaten saja. Tapi siapa tahu Kementerian Sosial mau menjawab kebutuhan ini ketika melihat desainnya berskala besar dan komprehensif. Itu yang ingin kita angkat menjadi kebijakan kementerian,” tutup politisi Golkar ini.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng Nurul Adha menyebut, dalam jangka panjang diperlukan shelter bagi para korban sebagai rumah aman untuk pemulihan.
Dia berharap rencana ini segera direalisasikan pemkab.
Editor : Kimda Farida