LombokPost-Upaya mewujudkan layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas di Lombok Tengah (Loteng) masih menemui jalan panjang. Hasil monitoring tindak lanjut Community Action Plan (CAP) melalui Program Strengthening Public Accountability for Result and Knowledge (SPARK) menunjukkan, sebagian besar fasilitas kesehatan dasar di Gumi Tatas Tuhu Trasna belum ramah disabilitas.
Kondisi itu ditemukan di enam puskesmas lokasi pemantauan. Yakni Puskesmas Kopang, Pengadang, Praya, Ubung, Puyung, dan Bonjeruk. Hambatan krusial mencakup ketiadaan ramp atau bidang miring, toilet yang tidak aksesibel, hingga minimnya pelatihan bagi tenaga kesehatan (nakes).
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB Sri Sukarni mengungkapkan, dari sisi aksesibilitas fisik, empat puskesmas belum memiliki ramp memadai untuk pengguna kursi roda. Sementara toilet di Puskesmas Bonjeruk dan Puyung belum memenuhi standar karena ukuran pintu sempit dan belum dilengkapi pegangan tangan atau handrail.
“Selain itu, lima puskesmas belum memiliki rambu penanda visual dengan warna kontras maupun huruf braille untuk membantu penyandang tunanetra,” ujar Sri Sukarni, Selasa (9/6).
Sri menegaskan, akar persoalan utama bukan pada kurangnya komitmen pihak puskesmas, melainkan keterbatasan anggaran. Rata-rata puskesmas hanya mengelola anggaran Rp 2,1 miliar per tahun. Sekitar 60 persen habis untuk jasa pelayanan.
Berdasarkan data statistik, dari 25 indikator pelayanan disabilitas yang belum terpenuhi di enam puskesmas, sebanyak 17 indikator atau 68 persen terkendala anggaran. Sisanya dipengaruhi keterbatasan ruang dan desain bangunan 24 persen, serta kurangnya informasi dan kapasitas SDM 8 persen.
Baca Juga: Scoot Layani Singapura-Lombok 10 Kali Sepekan di BIZAM Lombok
Persoalan nonfisik juga tidak kalah pelik. Seluruh puskesmas yang dimonitor belum pernah mengadakan pelatihan khusus bagi nakes terkait pelayanan disabilitas. Sistem antrean masih bergabung dengan pasien umum. Ruang pelayanan khusus belum tersedia. Layanan jemput bola bagi disabilitas berat juga belum ada.
“Bahkan, Puskesmas Bonjeruk tercatat belum memiliki basis data penyandang disabilitas di wilayah kerjanya,” sebutnya.
Meski demikian, monitoring yang dilakukan sejak 2024, mencatat beberapa praktik baik. Puskesmas Praya telah melaksanakan layanan KB, konseling kespro, serta vaksinasi HPV di Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Sementara pendaftaran online telah diterapkan di Puskesmas Bonjeruk, Kopang, Praya, dan Ubung untuk memangkas waktu tunggu kelompok rentan,” ucap Sri.
Di tengah rapuhnya fasilitas fisik, kebijakan anggaran daerah justru berbanding terbalik dengan semangat inklusivitas. Laporan awal analisis APBD Loteng 2025-2026 yang disusun FITRA NTB menunjukkan, anggaran layanan kesehatan reproduksi (kespro) di Loteng mengalami pemangkasan hingga 82,6 persen pada 2026.
Baca Juga: Bertemu Gubernur NTB dan Bupati Loteng, MGPA Matangkan Persiapan MotoGP Indonesia 2026
Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda menilai, ada kesenjangan besar antara komitmen kebijakan daerah dan realisasi penganggaran. Padahal, visi RPJMD Loteng 2025-2029 menempatkan agenda “Kesehatan untuk Semua” serta pengembangan fasilitas publik ramah disabilitas sebagai prioritas pembangunan.
“Dari sisi komitmen dan regulasi sebenarnya sudah cukup kuat, tetapi implementasinya belum terlihat. Persoalan terbesar justru berada pada aspek penganggaran,” kritik Ramli.
Hasil analisis FITRA NTB menunjukkan, dari 29 puskesmas di Loteng, hanya tiga puskesmas yang masih mengalokasikan anggaran layanan kespro pada 2026. Tiga puskesmas itu yakni Puskesmas Mujur, Penujak, dan Bonjeruk. Sebanyak 26 puskesmas lainnya tercatat nol anggaran.
“Dari enam puskesmas yang menjadi lokasi kajian, hanya Puskesmas Bonjeruk yang masih menganggarkan layanan kespro dengan porsi mini, yakni 1,49 persen dari total belanja puskesmas,” paparnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Loteng Tegaskan Kekerasan terhadap Santri Tak Boleh Terulang
Ramli menjelaskan, penurunan anggaran ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pusat.
Sumber pembiayaan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya mengalami penurunan sekitar 10 persen. Artinya, ada perubahan prioritas penganggaran di tingkat daerah yang tidak berpihak pada program kesehatan reproduksi.
Selain itu, belum ada satu pun puskesmas yang menggunakan data penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan anggaran. Padahal, data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2025 mencatat sekitar 914 perempuan penyandang disabilitas tinggal di wilayah dengan alokasi anggaran terendah.
Menurut Ramli, sengkarut layanan publik yang belum aksesibel terjadi karena minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dari hulu. Jika pelibatan dilakukan sejak awal, kebutuhan dasar yang tidak memerlukan biaya besar dapat diakomodasi secara tepat sasaran.
“Kami mendorong Lombok Tengah menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan layanan kesehatan inklusif. Regulasi sudah tersedia, dan mekanisme BOK sangat memungkinkan untuk membiayai layanan kespro serta kebutuhan pendukung disabilitas lainnya,” pungkas Ramli.
Editor : Kimda Farida